telusur.co.id - Fenomena calon tunggal dan kotak kosong semakin marak terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Munculnya kotak kosong ini menimbulkan kekhawatiran terkait partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi pada berbagai wilayah di Indonesia.

Fenomena ini banyak menarik perhatian publik, termasuk Dosen Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Hari Fitrianto, S.I.P., M.I.P. Menurutnya, fenomena kotak kosong bukanlah indikasi dari krisis demokrasi, melainkan lebih kepada masalah teknis terkait penjadwalan pemilu yang kurang ideal.

“Fenomena kotak kosong itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan krisis demokrasi. Melainkan, hanya soal pengaturan jadwal antara pemilu nasional dengan pilkada yang terlalu dekat,” tutur Hari kepada Unair News. Senin, (09/9/2024).

Hari menekankan pentingnya prinsip timely manner dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam prinsip ini, pemilu harus dirancang untuk memungkinkan partisipasi maksimal dari masyarakat. Sayangnya, menurut Hari, ambisi untuk melaksanakan pilkada serentak di tahun ini belum diiringi dengan pertimbangan waktu yang matang.

“Dengan menyerentakkan antara pemilu nasional dengan pilkada, partai politik dan calon-calon pemimpin di daerah tidak punya cukup waktu untuk melakukan konsolidasi,” ungkapnya

Dampak ke partisipasi pemilih

Fenomena kotak kosong, lanjut Hari, memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi pemilih. Ia juga menyoroti asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa calon tunggal otomatis akan menang. Menurutnya, hal ini akan semakin menurunkan semangat masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi tersebut.

“Hanya ada satu kandidat yang bekerja keras menghadirkan pemilih ke TPS. Sementara itu, kotak kosong tidak memiliki tim sukses, sehingga membuat orang menjadi enggan atau malas datang ke TPS,” sebutnya.

Menurut Hari, apabila kotak kosong menang dalam pilkada, dampaknya pun akan besar bagi masyarakat setempat. Pasalnya, kepemimpinan akan diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Pejabat tersebut bisa berasal dari berbagai kalangan yang tidak dipilih secara demokratis oleh rakyat. Termasuk birokrat, kementerian, atau bahkan kepolisian," bebernya.

Saran

Namun, Hari juga menegaskan bahwa kotak kosong tidak bisa dimaknai sebagai bentuk protes politik dari masyarakat. Menurutnya, masalah ini timbul karena kesalahan asumsi dalam pembentukan undang-undang pemilu.

“Pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa semakin serentak pemilu dilakukan, semakin baik. Namun, yang sebenarnya diperlukan adalah pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah,” tukasnya.

Sebagai pengamat politik, Hari menyarankan agar regulasi terkait pelaksanaan pemilu diatur kembali. "Pemilu nasional dan pemilu daerah sebaiknya tidak dilakukan bersamaan. Jika pemilu nasional, misalnya, dilakukan di tahun 2024, maka pemilu daerah idealnya dilaksanakan dua tahun setelahnya," tegasnya.

Dengan pemisahan jadwal ini, Hari berharap partai politik dan calon pemimpin daerah dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat dan fenomena calon tunggal dan kotak kosong akan berkurang. (ari)