telusur.co.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, mengingatkan masyarakat agar menghindari polarisasi dalam Pilkada serentak 2024.
Bagja mengatakan, baik partai politik maupun peserta pilkada harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat pada momentum tahapan kampanye Pilkada 2024.
"Terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan yaitu penggunaan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), ujaran kebencian dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon," kata Bagja, Kamis (7/11/24).
Bagja pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjebak pada situasi politik seperti tiu, sebab tujuan polarisasi tersebut sebagai alat untuk memuluskan jalan pasangan calon tertentu.
"Tujuannya untuk mencari keuntungan di situasi yang kacau untuk menumbuhkan dan menurunkan partisapasi, keyakinan, pendukung pasangan calon lain," ujarnya.
Selain itu, kata Bagja, polarisasi pada kontestasi politik juga sangat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi dan kehidupan bangsa dan bernegara.
"Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019. Dan bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Bagja.
Padahal menurutnya, dengan memberikan pendidikan politik yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya elektabilitas dengan membangun citra diri serta visi, misi dan program kerjanya.
Untuk itu, Bagja pun mengingatkan agar masyarakat dapat melakukan cek fakta guna menurunkan tensi dan politisasi SARA selama tahapan kampanye Pilkada 2024.
"Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermatabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian," demikian Bagja. [Fhr]