telusur.co.id - Investasi senilai 370 juta dolar AS atau setara Rp 5 triliun oleh PT Telkomsel ke GOTO yang merupakan perusahaan merger Gojek dan Tokopedia, menjadi sorotan publik. Pangkalnya, harga saham GOTO kini anjlok 50 persen lebih sejak IPO, hingga ke angka Rp194/lembar.
Anjloknya harga saham GOTO ini menunjukkan mungkin tidak adanya perhitungan matang atau risk management yang baik dalam investasi yang dilakukan PT. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan BUMN Telkom. Harga saham GOTO turun hingga 26,9% dari harga pembelian yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sebesar Rp265,5/lembar.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai, Investasi yang dilakukan Telkomsel ini sangat merugikan. Sebab, uang yang diinvestasikan termasuk uang rakyat.
Karena itu, aparat penegak hukum harus mulai mendalami invesasi Telkomsel ke GOTO ini.
"Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," kata Syarief Hasan kepada wartawan, Rabu (18/5/22).
Syarief juga mempertanyakan perjanjian kerja sama antara Telkomsel dengan GOTO sehingga anak perusahaan BUMN Telkom ini rela merogoh uang senilai Rp 5 triliun.
"Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi aset dari GOTO ini sehingga PT Telkomsel sangat berani berinvestasi triliunan rupiah? Harusnya ini semua dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh PT Telkomsel dan sebaiknya di audit dan hasilnya disampaikan ke rakyat," pintanya.
"Perlu diingat bahwa PT Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN PT Telkom. Perusahaan ini adalah milik negara sehingga merugikan perusahaan akibat kebijakan yang salah tentu masuk kategori merugikan negara," sambungnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan perusahaan plat merah.
"Menteri BUMN harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," tukas Syarief Hasan, dikutip dari laman mpr.go.id.[Fhr]
