telusur.co.id - Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu mengenai transisi energi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima. Pertemuan digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7 di Hiroshima, Jepang.
"Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar US$ 500 juta (red, setara Rp7,5 triliun (kurs Rp15.000/US$) untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)," demikian keterangan tertulis Istana, Sabtu (20/5/23).
Selain itu, Jokowi juga mendorong pelaksanaan kerja sama perusahaan di kedua negara. Mulai dari PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Selanjutnya, Jokowi menyampaikan apresiasi atas undangan dari Pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
“Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.
Jokowi sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Jepang (IJEPA). Diharapkan, perundingan IJEPA bisa rampung pada September 2023.
“Karena ini sudah berjalan lama,” kata Jokowi yang kemudian menyebutkan beberapa usulan poin agar tercakup di dalam IJEPA seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.
Jokowi sempat mengingatkan PM Kishida, bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima sehingga Presiden meminta hal serupa diberlakukan oleh Jepang untuk produk buah Indonesia. “Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa investasi, termasuk diperlukannya percepatan penyelesaian Proyek Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Indonesia sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
“Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara, red.), saya menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR,” kata Jokowi.[Fhr]
