telusur.co.id - Sepanjang Agustus 2021 lalu, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di wilayah Indonesia. BNPB mencatat jumlah bencana alam sebanyak 155 kejadian selama bulan tersebut. 

"Dari peta sebaran kejadian bencana, hal utama yang perlu dicermati adalah kesiapsiagaan daerah terhadap kejadian bencana yang dipicu oleh fenomena alam yang berbeda yakni hidrometeorologi basah dan kering," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Sabtu (4/9/21).

BNPB sepanjang Agustus 2021 memperlihatkan bahwa di wilayah Kalimantan terdapat dua jenis bencana yang dipengaruhi oleh fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).  

Fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 

Kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11, sedangkan banjir di Kalimantan Selatan 4 dan karhutla 10 kejadian.

BNPB berharap pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat. Hal ini disebabkan karena kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi akan memberikan paradigma baru karena memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang berbeda. 

"Pemerintah daerah harus menghadapi banjir di beberapa kab/kota dan karhutla di beberapa kab/kota lainnya pada provinsi yang sama," tuturnya.

Muhari menjelaskan, kesiapsiagaan juga harus berjenjang dari hulu ke hilir, pusat ke daerah. Dimulai dengan informasi cuaca yang berpotensi membawa bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta karhutla pada saat bersamaan, pemerintah daerah akan meneruskan informasi dan upaya-upaya kesiapsiagaan kepada lingkup administrasi yang lebih kecil dan komunitas. 

"Dari sini kita mengharapkan peringatan dini bisa ditindaklanjuti dengan aksi segera atau early action," ungkapnya.

Namun, lanjut Muhai, hal ini tentu saja membutuhkan pendetilan informasi cuaca dari lembaga terkait sehingga pemerintah daerah bisa lebih jelas dalam memberikan panduan kepada masyarakat. Misalnya, kapan, siapa dan dimana saja yang harus evakuasi saat kondisi terjadi hujan deras.[Fhr]