Telusur.co.id -Oleh: Boy Anugerah, Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF) & Direktur Eksekutif Baturaja Project.
Pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Swiss pada 22 Januari lalu sejatinya dapat dibaca dari banyak perspektif. Ada yang berpendapat bahwa pembentukan dewan ini merupakan terobosan penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, dimulai dari rekonstruksi Gaza. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa kehadiran dewan ini dapat melemahkan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga perdamaian dunia. Bagaimana membaca fenomena ini secara menyeluruh dan prospeknya terhadap perdamaian dunia ke depan?
Mimpi lama AS
Melalui kehadiran Board of Peace, rasanya tidak berlebihan apabila kita menyebut bahwa ada iktikad secara sistematis dari AS untuk membangun kembali mimpi Pax Americana yang dalam beberapa dekade terakhir mengalami pelemahan pengaruh di berbagai teritorial geopolitik dunia. Pax Americana yang berarti Perdamaian Amerika dapat dimaknai secara sederhana sebagai periode stabilitas dan dominasi global AS secara ekonomi, militer, dan budaya yang dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua pada 1945. Dengan kekuatan pada tiga bidang tersebut, AS bermimpi dan berkomitmen untuk mencengkeram dunia di bawah pengaruh dan kepemimpinannya.
Dominasi AS dalam tataran geopolitk dunia tampil menyengat pasca 1945. Pada 1948 hingga 1951, atau pada periode pasca perang, AS tampil sebagai juru selamat global dengan meluncurkan Marshall Plan atau European Recovery Program, sebuah program bantuan ekonomi AS setara USD 173 miliar saat ini yang dirancang untuk membangun kembali infrastruktur dan industri Eropa Barat yang hancur lebur pasca perang.
Ada 16 negara Eropa yang menjadi penerima manfaat dari program ini, di antaranya Inggris, Prancis, Jerman Barat, dan Italia. Sengat Pax Americana tak hanya terasa di Benua Eropa. AS juga hadir di Asia sebagai juru selamat bagi Jepang. AS bahkan mendapuk Jepang sebagai proksinya di Asia Timur dengan memproteksi secara penuh pilar pertahanan Jepang tanpa harus membangun kekuatan militer sendiri. Ini menjadi strategi AS untuk merangkul dan membangun kembali Jepang setelah menjatuhkan Fat Man dan Little Boy -dua bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Alhasil, Jepang saat ini hadir sebagai kekuatan ekonomi utama dunia dan menjadi kepanjangan tangan AS di Asia Timur.
Di luar proyeksi
Dalam dinamikanya, dominasi AS melalui Pax Americana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sistem internasional bisa saja dikontrol dan dikendalikan dalam satu waktu, namun tak bisa selamanya. Praksis Pax Americana yang cenderung unilateralis dan koersif memantik resistensi banyak pihak di level global. Serangan teroris ke Pentagon dan World Trade Center pada 2001 menjadi pemicu keterlibatan AS dalam perang global melawan terorisme. AS yang semula tampil gagah dan dermawan di mata dunia melalui bantuan-bantuan ekonominya perlahan tapi pasti menunjukkan wajah aslinya -sangar, garang, dan brutal, demi mencapai kepentingan nasionalnya sendiri. AS terjerumus pada aksi pre-emptive strike ke Afghanistan dan Irak sepanjang 2001-2003.
Di dua palagan ini, AS menderita kekalahan karena harus membakar miliaran dolar AS dan mengorbankan ribuan nyawa prajuritnya untuk membiayai ego para pemimpinnya. Di sisi lain, AS kehilangan pengaruh di Indo Pasifik karena absensinya telah mengundang kehadiran kekuatan baru, yakni Tiongkok dan Rusia -dua negara yang menjadi balancer AS di level global saat ini.
Lemah dan rapuhnya dominasi AS di berbagai teritorial geopolitik dunia telah menjadi objek analisis serius oleh para politisi Republikan, intelektual dan akademisi, serta para penasehat keamanan dan militer negeri Paman Sam. Munculnya Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden AS ke-47 pada Januari tahun lalu secara tidak langsung menjadi mesin agresi untuk mewujudkan ego malu-malu dari publik domestik AS. Sebagai kepala negara sebuah negeri adidaya, Trump bukan hanya menjelma sebagai seorang realis, tapi juga bandit yang merusak tatanan internasional.
Di bawah Trump, AS merestui genosida dan kekejian Israel di Jalur Gaza. AS juga menjadi penopang bagi Israel ketika melakukan aksi militer ke Iran. Dalam konteks ekonomi, Trump menjalankan kebijakan tarif resiprokal untuk menata ulang dominasi ekonomi AS terhadap negara-negara lain. Banditisme AS di bawah Trump mencapai puncaknya tatkala di awal 2026, AS melancarkan aksi militer ke Venezuela yang selama ini resisten terhadap AS di kancah global.
Sekuensi
Pembentukan Board of Peace yang dikomandoi oleh AS secara logis merupakan sekuensi dari upaya AS untuk membangun kembali mimpi Pax Americana. Wajah Pax Americana yang sangar dan bengis dalam dua dekade terakhir secara perlahan tapi pasti ditampilkan ke mode awal, yakni ramah dan dermawan dengan inisiatif-inisiatif perdamaian yang dilakukan. Dalam konteks Board of Peace, AS di bawah Trump berlaku cerdik.
AS memimpin negara global untuk berdonasi bagi Gaza yang secara faktual diluluhlantakkan AS sendiri bersama Israel yang melakukan genosida dan kejahatan perang. Jika kita berpijak pada moral hubungan internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan non-interferensi, kerugian di Gaza yang ditaksir menembus angka USD 80 miliar karena banyaknya korban jiwa dan rusak beratnya infrastruktur fisik di Gaza, merupakan tanggung jawab moral Israel dan AS yang melakukan kekejian di sana.
Pernyataan PM Kanada, Mark Carney bahwa “If you are not at the table, you are on the menu” menunjukkan bahwa hadirnya Board of Peace tidak sejati sebagai instrumen perdamaian. Ia hadir sebagai instrumen Pax Americana untuk memaksa negara-negara dunia masuk dalam dominasi dan kendali AS. Jika harus jujur pada hati nurani, adalah sebuah hipokrisi global dengan membiarkan AS bertindak sebagai juru selamat atas kerusakan-kerusakan yang selama ini dibuat oleh AS sendiri. Pembentukan Board of Peace merupakan upaya AS untuk merusak tatanan dunia yang bersifat multipolar.
Setelah sekian lama AS menumpulkan PBB dan Dewan Keamanan-nya melalui penggunaan hak veto untuk melindungi para sekutu AS, terutama Israel, AS bergerak lebih brutal dengan membentuk dewan perdamaian baru yang menegasikan peran PBB. Jika dibaca secara jernih, AS mulai letih bermain trik dengan Tiongkok dan Rusia yang juga memiliki hak veto yang sama di PBB. Pembentukan Board of Peace merupakan upaya terselubung AS untuk mengeksklusi peran Rusia dan Tiongkok dalam kancah politik perdamaian global. Lebih lanjut, pembentukan Board of Peace adalah upaya AS untuk cuci tangan dari kejahatan yang selama ini dilakukan.
Solusi
Perdamaian dunia berpotensi terjerumus ke jurang utopia jikalau komunitas internasional bergerak dengan irama yang dimainkan oleh AS. Perdamaian dunia hanya dapat terwujud jika semua entitas dalam sistem internasional memiliki dan mematuhi rule of the game yang sama, bukan membuat rule of the game dengan basis kepentingan sendiri. PBB boleh saja tumpul atau ditumpulkan dalam mengawal perdamaian dunia. Namun, kehadiran Board of Peace bukanlah solusi atau alternatif untuk menggantikannya. Selama ada anasir hegemon di dalam lembaga perdamaian dunia, di situ juga perdamaian berpotensi terkubur.
Masyarakat global membutuhkan sebuah tatanan baru yang bersifat lebih egaliter, bersih dari hegemon, menghormati kedaulatan nasional masing-masing, serta meminimalkan aksi unilateral dan koersif dalam pencapaian kepentingan nasional masing-masing. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberanian dari komunitas global untuk membersihkan PBB dari praktik dan sistem hegemon bernama veto. Atau, yang paling ekstrem, membangun sendiri sebuah lembaga perdamaian dunia menggantikan PBB sebagaimana PBB menggantikan LBB karena kegagalannya mencegah Perang Dunia Kedua.



