telusur.co.id - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menilai, maraknya berita hoaks yang tersebar di masyarakat, karena etika kepantasan publik mulai luntur.
"Etika kepantasan publik sangat dibutuhkan era digital saat ini karena maraknya produksi hoaks, ujaran kebencian, SARA, serta penghinaan nilai luhur bangsa menjadi catatan buruk bagi keadaban publik," kata Romo Benny, sapaan karibnya, Senin (17/1/22).
Romo Benny menekankan, dibutuhkanya kesadaran semua pihak dalam menggunakan media sosial demi memperkuat rasa persaudaraan, menjaga keutuhan bangsa yang terdiri ribuan etnis, ratusan keyakinan dan adat istidat yang memiliki perbedaan.
Untuk itu, menurut Romo Benny, menjaga keutuhan inilah dibutuhkan kesadaran etis dan keutaman berkomunikasi media sosial menjaga perasaan serta kecenderungan memojokkan keyakinan yang berbeda.
"Proses menjadi ke Indonesiaan ada kerena masing-masing budaya, adat istidat, keyakinan lokal menyatuh dalam ikatan kebersaaman," tegasnya.
Selain itu, ia menjelaskan pesan Presiden bahwa sebaiknya digital dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena potensi pasar digital yang sangat besar.
"Presiden Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor ekonomi digital. Pasar digital di Indonesia saat ini tumbuh sangat pesat, dibanding negara-negara ASEAN lainnya jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik," ungkapnya.
Romo Benny juga mengatakan, bahwa komunikasi harus berpihak pada nilai kemanusiaan dan penghargaan martabat manusia.
Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan jumlah sebaran hoaks yang terdeteksi sepanjang 2021.
Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo mencatat telah menemukan dan melakukan pemutusan akses terhadap 565.449 konten negatif.
Kementerian Kominfo juga mengklaim telah melakukan debunking atau penerbitan klarifikasi terhadap 1.773 misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat.
Data lain dikeluarkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menemukan 9.545 ujaran kebencian terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, dan Tionghoa.[Fhr]
