telusur.co.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara milik rakyat. Sebagai 'Rumah Kebangsaan' rumahnya seluruh rakyat, tentu MPR bukan menjadi sebuah gedung Menara Gading yang terlarang di dekati rakyat. Bahkan, MPR membuka pintu selebar-lebarnya untuk melayani rakyat
MPR melalui, supporting systemnya yakni Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, berupaya dengan sangat sungguh-sungguh membuka akses layanan publik, seperti layanan audiensi penerimaan delegasi dan layanan informasi dalam berbagai bentuk dan metode, yang semuanya memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi, saat membuka secara resmi gelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Majelis Permusyawaratan Rakyat (FKP MPR RI) dengan mengambil tema 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik MPR RI (Layanan Audiensi Penerimaan Delegasi dan Layanan Informasi MPR RI), kerjasama MPR dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di Ruang Onyx, Hotel Aston Cirebon, Kota Cirebon, Jumat (23/6/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR Indro Gutomo, SH, MH, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Aan Jaelani, Warek I Prof. Dr. Jamali, M.Ag, Warek II Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag, Warek III Prof. Dr. Hajar, M. Ag dan para mahasiswa FH Ketatanegaraan sebagai peserta.
Disebutkan Ibu Titi, beberapa bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan MPR untuk masyarakat antara lain, Pertama, PPID yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik seperti MPR, sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kedua, Penerimaan Delegasi. Masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa siapapun secara berkelompok bisa juga datang berkunjung langsung ke MPR, melakukan dialog, diskusi dan tanya jawab segala hal tentang MPR. Pimpinan, anggota atau Setjen MPR dengan senang hati akan menerima kunjungan delegasi dari masyarakat.
Ketiga, Perpustakaan MPR, yang menyediakan buku-buku tentang kenegaraan dan produk-produk MPR. Masyarakat bisa datang berkunjung untuk membaca bahkan meminjam buku dengan mengikuti aturan sudah ditetapkan. "Selain itu, MPR juga menyediakan layanan informasi publik secara online, yakni melalui aplikasi Buku Digital MPR yang bisa di download di play store android. MPR juga membuat akses media sosial seperti, YouTube, Twitter dan Instagram bagi milenials yang kerap berselancar di dunia maya," terang Siti Fauziah.
Ditegaskan Ibu Titi, kepuasan akan kualitas layanan publik lah yang ingin dicapai MPR. "Tapi, semaksimal mungkin upaya kami untuk mewujudkan hal itu, pasti ada beberapa yang perlu diperbaiki untuk kemudian lebih disempurnakan lagi ke depan. Itulah, maksud dan tujuan diselenggarakannya FKP MPR ini. Kami ingin bertukar pikiran, menyerap aspirasi sekaligus meminta masukan dari peserta tentang layanan publik MPR," tandasnya.
Setelah membuka secara resmi, Siti Fauziah mewakili Setjen MPR dan Rektor Prof. Aan Jaelani mewakili IAIN Syekh Nurjati Cirebon menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
