telusur.co.id, Rencana Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang akan mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengelolaan pertanian mendapat respon dari anggota Komisi IV DPR RI. Pada Perpres itu, nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Haeruddin Amin menyampaikan, menjadikan Kementerian Pertanian sebagai koordinator pengelolaan tata kelola kerja yang berkepentingan dengan urusan pertanian seperti Bulog hingga Pupuk Indonesia akan memudahkan koordinasi antar lembaga. Sehingga, nantinya produktivitas di sektor pertanian bisa meningkat dan stabilisasi harga bisa terjaga, Sehingga petani bisa terlindungi dan kesejahteraan bisa meningkat.

"Kementan sebagai leading sector pangan dibidang hulu dan hilir. Di hulu dia perlu mempersiapkan pupuk bagi para petani, di hilir dia perlu bulog untuk stabilisasi harga," kata Haerudin melalui sambungan telephone, Kamis (26/9/2024).

Legislator asal dapil Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya) itu memandang, jika nantinya instansi-instansi itu berjalan dengan baik, ia yakin, produktivitas pertanian bisa meningkat dan kedaulatan pangan bisa terwujud.

"Ide wamen adanya sinergitas kerja itu boleh, mensinergikan para pihak yang berkaitan dengan pangan, agar cita-cita dan tujuan pembangunan pangan nasional yang dicanangkan oleh pak presiden itu tercapai, jadi lumbung nasional di bidang pangan," kata legislator PAN ini.

Dalam kesempatan ini, Haeruddin menyampaikan bahwa persoalan pembangunan pangan bukan hanya urusan bantuan dan aturan impor saja. Akan tetapi juga urusan persoalan ilmu pengetahuan, teknologi, infrastruktur, cuaca, produktivitas, kesejahteraan petani, kemudahan akses pupuk, ilmu pertanian, teknologi dan stabilitas harga dan stok barang dan lain sebagainya.

"(Di sektor pertanian) kita juga memikirkan bagaimana membangun pengembangan, edukasi para petani-petani kita, bagaimana kedepan mandiri teknologi pangan. Agar kita tidak terus impor. Kemandirian Pupuk, Mandiri pupuk ini bisa dilakukan dengan cara mendidik warga kita untuk mandiri pupuk. Biar petani kita gak rugi," ungkap dia.

Sebagai mitra yang konsen di sektor Pertanian, Haeruddin memastikan akan mendukung sinergitas antara lembaga pemerintah guna menggenjot produktivitas dan menyejahterakan nasib para petani.

"(Kita) di DPR mendukung peningkatan sinergitas kerja kelembagaan antara kementan, Bulog dan Pupuk Indonesia. Karena pupuk indonesia ada di hulu, sementara bulog ada di hilir. Bagaimana agar petani kita tidak susah pupuk, bagaimana kualitas pupuk kita juga baik. Selanjutnya, ketika di hilir, setelah panen petani kita juga untung. Maka bulog berperan menstabilisasi harga. Bulog menjadi posisi mitra petani di akhir produksi agar dia tetap menjaga pangan kita baik, petani kita dapat untung," tegas dia.

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono berencana mengajukan Perpres soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres itu nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Rencana tersebut menurut Sudaryono sebagai langkah meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun  kedua holding pangan tersebut diusulkan masuk ke Kementan, Sudaryono memastikan itu tidak akan mengubah organisasinya.