telusur.co.id - Bupati Subang H. Ruhimat menggelar audiensi bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Subang, Jawa Barat, di Hotel Mayangan Legonkulon Subang, Rabu (10/06/2020). Pertemuan membahas penanganan rob di 5 desa yang ada di Kecamatan Legonkulon.

Dalam pertemuan itu, Ruhimat menyatakan sangat prihatin karena rob ini bukan pertama kali tapi sering terjadi, maka dari itu rapat koordinasi antar SKPD dalam rangka mencari solusi sekaligus menyiapkan lahan pertanian dan tambak petani yang terdampak rob tersebut.

"Rob ini bukan pertama kali, namun kita juga tak bisa berpangku tangan. Kita harus dicari solusinya agar petani terdampak Rob dapat terbantu. Pertanian dan tambak yang terdampak semoga pulih kembali termasuk masalah rob pun bisa tertanggulangi," papar Bupati Subang.

Kepala Dinas Pertanian, Ir Djadja Rohadamadja menyampaikan, untuk solusi yang akan dilakukan dari Dinas Pertanian akan mengajukan bantuan benih padi pada pemerintah pusat. 

“Insyaallah kita akan ajukan lagi bantuan benih ke Kementerian, pada waktu banjir kemarin kita juga berikan bantuan benih lebih dari 8 ton ke wilayah Kecamatan Legonkulon,” ucapnya.

Menurutnya, benih yang nanti diusulkan diantaranya varietas benih yang tahan terhadap air asin. “Kebetulan untuk di Subang itu kita belum pernah ada, jadi akan segera kita ajukan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rahmat Effendi juga menuturkan hal serupa. Pihaknya akan mengajukan bantuan benih untuk petani tambak. 

“Insyaallah kami juga akan mengajukan bantuan benih untuk petani tambak,” ucapnya.

Kendati sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan akan kembali melakukan crosscheck data di lapangan terkait areal lahan tambak yang terdampak di 5 Desa yang ada di Kecamatan Legonkulon tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan Camat Legonkulon Drs Aet Rudiana, dampak rob tersebut dirasakan oleh 5 Desa yang terendam rob diantaranya yakni pemukiman sebanyak 1504 rumah, areal sawah 490 hektare serta tambak 1779 hektare dengan prediksi kerugian mencapai Rp 8 Miliar.

"Ya, masalahnya data tersebut, pernah diprotes dan diminta untuk ditinjau kembali ke lapangan agar disingkronkan dengan data yang ada di Desa. Karena mereka, area pertanian dan tambak yang terdampak itu lebih luas," pungkasnya. [ham]