telusur.co.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, penegasan MK itu memberi angin kepada pihak-pihak yang menginginkan Joko Widodo tetap maju sebagai cawapres pada pilpres 2024. 

"Kelompok ini menginginkan Jokowi mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi pilpres 2024," kata Jamiluddin di Jakarta, Selasa (13/9/22).

Penegasan MK juga dapat membangunkan kelompok tersebut untuk kembali mewacanakan pasangan Prabowo-Jokowi. Alasannya, kelompok itu seolah mendapat legalitas untuk memperjuangkan pasangan tersebut terwujud pada Pilpres 2024.

"Masalahnya, apakah Jokowi bersedia menjadi cawapresnya Prabowo ? Tentu jawabnya ada pada Jokowi sendiri," kata Jamiluddin.

Jika Jokowi bukan sosok ambisius, tentulah ia akan menolak tawaran cawapres. Baginya, akan tidak terhormat dari presiden turun menjadi wakil presiden. "Di sini memang muncul persoalan moral dan etika."

Sebaliknya, bila Jokowi sosok ambisius, tentu tawaran itu akan diterima dengan suka cita. Tingggal dicari pembenarannya agar pencalonannya sebagai cawapres seolah karena desakan dan keinginan rakyat.

"Jadi, akan dicarikan alasan yang paling logis untuk membenarkan pilihannya itu. Paling tidak, atas kehendak rakyat akan dijadikan tameng pembenaran untuk menutupi ambisiusnya," ucap Jamiluddin.

"Semoga saja Jokowi tidak memilih peluang tersebut. Sebab, kalau itu terjadi akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia," sambungnya.

Bagi Jamiluddin, orang-orang yang ambisius akan menggunakan celah konstitusi untuk mempertahankan kekuasannya. Hal itu tentu membahayakan perkembangan demokrasi di tanah air.

"Karena itu, kalangan pro demokrasi harus merespon penegasan MK tersebut. Celah tersebut agar cepat ditutup agar orang-orang ambisius tidak berlama-lama memimpin negeri tercinta," tukas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.[Fhr]