telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H atau 2025 M.

Hal itu disampaikan Dasco dalam rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, terkait persiapan Tim Pengawas Haji DPR RI di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/1/25).

"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik," kata Dasco. 

Dasco juga menyampaikan, bahwa presiden sangat mengapresiasi kinerja panitia kerja (Panja) haji 2025 bersama pemerintah dalam menetepakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H yang turun sekitar Rp 4 juta dibanding tahun lalu.

"Pak presiden mengapresiasi kepada panja haji yang bersama pemerintah bisa menurunkan biaya haji di tengah ekonomi, kurs rupiah terhadap dollar itu harusnya naik tapi bisa turun," ujar Dasco.

Seperti diketahui, Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati BPIH untuk tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79.

"Berdasarkan BPIH pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M sebesar Rp 89.410.258,79," kata Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, dalam rapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1).[Fhr]