telusur.co.id - Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak gentar menghadapi potensi konfrontasi diplomatik dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul setelah laporan mengenai operasi militer Washington yang menculik mantan Presiden Nicolás Maduro, sebuah tindakan yang memicu kontroversi internasional.
Dalam pidato kenegaraan di hadapan parlemen Venezuela, Rodríguez menekankan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah negara yang “sangat kuat,” Caracas siap menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomatik dan politik. Ia juga mendesak Washington untuk menghormati martabat Maduro, yang kini berada dalam sorotan dunia.
Rodríguez mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon awal pekan ini. Trump menggambarkan percakapan tersebut sebagai “produktif dan sopan,” dengan pembahasan mencakup isu-isu strategis seperti minyak, mineral, perdagangan, dan keamanan. Trump bahkan menyebut adanya “kemajuan luar biasa” dalam hubungan kedua negara.
Rodríguez menegaskan tekadnya untuk mengunjungi Amerika Serikat “dengan berdiri, berjalan, bukan diseret,” sebuah pernyataan simbolis yang menekankan kedaulatan Venezuela. Sementara itu, Washington juga diketahui menjalin komunikasi dengan tokoh oposisi Venezuela, María Corina Machado, yang disebut sebagai pembicaraan “positif.”
Di sisi lain, laporan The Guardian mengungkap bahwa Departemen Kehakiman AS memberikan izin hukum bagi operasi militer rahasia untuk menculik Maduro. Memo setebal 22 halaman yang ditulis oleh T. Elliot Gaiser, Kepala Kantor Penasihat Hukum (OLC), menyebutkan bahwa Presiden Trump memiliki wewenang berdasarkan hukum domestik AS untuk melaksanakan operasi tersebut.
Namun, memo itu tidak memberikan penilaian pasti apakah operasi tersebut sesuai dengan hukum internasional. Piagam PBB secara jelas melarang penggunaan kekuatan di dalam negara lain tanpa persetujuan, pembenaran pembelaan diri, atau mandat Dewan Keamanan. Gaiser menulis bahwa penentuan kesesuaian dengan hukum internasional “tidak diperlukan” selama presiden memiliki otoritas domestik. Operasi ini diberi nama sandi Absolute Resolve.
