telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menilai, perlu ada penjelasan dari pejabat berwenang soal kabar beredarnya daftar nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub RI. Pernyataan Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu merespons kabar dugaan jual beli jabatan yang bocor dan meresahkan para pegawai Ditjen Perhubungan Darat.

"Perlu dilakukan rapat internal di Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoaks," kata Novita saat dihubungi wartawan, Rabu (1/12/21).

Novita menjelaskan, jika pun daftar nama yang beredar itu benar, maka perlu disampaikan alasan-alasan rasionalnya.

"Walaupun mungkin itu kewenangan, tapi orang bisa melihat reasonable-nya gimana," ujar Novita.

"Apakah orang itu memang kompeten, apakah sesuai dengan kinerja dan posisi yang ditempati itu pantas," tambahnya.

Novita melanjutkan, perlu dilakukan koordinasi yang kuat di internal Ditjen Perhubungan Darat agar situasi kerja para pegawai tetap stabil dan kondusif.

"Kalau suatu lembaga kondisinya tidak stabil juga kan nanti akan mempengaruhi kinerja," pungkas Novita.

Sebelumnya, sumber internal di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI mengungkapkan, sejumlah nama yang diusulkan dalam mutasi pejabat administrator dan eselon III serta eselon IV di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub RI beredar di kalangan pegawai dan menimbulkan keresahan. Beberapa nama itu disebut terafiliasi dengan rekanan Ditjen Perhubungan Darat.

Terkait hal ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara Yunan Buwana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut peristiwa yang mereka sebut dengan 'dugaan jual beli jabatan' di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI itu. [Tp]