telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung gagasan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko Pemmas) Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) yang meminta masyarakat untuk melaporkan orang mampu yang menerima bantuan sosial (Bansos) melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.
Pasalnya, kata Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini, bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Nasim, apabila ada orang kaya yang memakan jatah masyarakat miskin. Maka orang itu tidak memiliki perasaan dan tidak tahu malu. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk melaporkan adanya praktik ketidakadilan melalui aplikasi tersebut.
Diketahui, aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial ini memberikan kesempatan masyarakat untuk mengusulkan diri atau orang lain sebagai penerima bansos. Aplikasi ini juga bisa menyanggah penyaluran bansos yang tidak tepat.
"Saya mendukung gagasan Gus Muhaimin, ini gagasan yang bagus agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat harus melaporkan siapa orang kaya tapi mendapatkan bantuan sosial. Agar orang miskin yang memang benar-benar berhak mendapatkan haknya dan tidak didzolimi. Ini juga berlaku untuk semua program-program dari pemerintah lainnya seperti bantuan PIP, bantuan sosial lainnya, dan lain-lain," kata Nasim di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/12/2024).
Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, Nasim beserta tim dan konstituennya di daerah pemilihannya memastikan akan siap memantau pelaksanaan bantuan tersebut agar tersalurkan tepat sasaran.
Nasim mengakui, ia tak mungkin bisa berjalan sendirian. Karena itu, ia mengajak semua stakeholder di daerah pemilihannya untuk bersatu ikut memantau bantuan tersebut agar tepat sasaran.
"Bila semua pihak bersinergi dengan baik, mulai dari eksekuti dan legislatif, Pusat hingga daerah maka masyarakat kita tidak akan ada yang tidak sejahtera," ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Nasim mengusulkan, agar setiap rumah penerima bantuan sosial untuk diberi label atau stiker miskin di rumahnya.
"Kalo perlu tiap penerima bansos wajib di beri tanda seperti plang atau tanda tiap rumahnya. Khususnya di 3 kabupaten dapil saya. Selain bertujuan untuk memastikan bahwa penerimanya benar-benar sesuai, ini juga bisa membantu pemerintah kabupaten untuk memudahkan pengontrolan dan update data di kemudian harinya," ujar dia.
Sebagai informasi, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta masyarakat untuk melaporkan orang mampu yang menerima bantuan sosial (Bansos) melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.
"Kalau tahu orang sudah mampu tetapi masih menerima bansos, silakan menyanggah. Lihat tetangga, sudah kaya kok masih dapat? Silakan laporkan," kata Cak Imin usai melakukan rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.
Namun, Cak Imin mengingatkan, setiap laporan harus melampirkan bukti-bukti valid. Bila orang mampu itu tidak layak maka harus disertakan buktinya.
Ketua Umum PKB ini pun mengimbau masyarakat untuk aktif mengusulkan masyarakat yang layak mendapatkan bansos, namun belum terdaftar. Hal ini penting supaya bansos lebih tepat sasaran.
"Pokoknya tidak boleh ada orang miskin di republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang akan kami lakukan secepat mungkin," kata Cak Imin.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Istana Bogor, Jumat, 3 Januari 2025.
Cak Imin mengatakan, rapat membahas berbagai macam isu. Isu pertama yaitu membahas data tunggal agar tepat sasaran. Kemudian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan dan bahan baku.
