telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera miris ketika melihat KPK dan Kempanrb saling lempar tanggung jawab terhadap nasib 75 pegawai KPK yang diberitakan tidak lolos seleksi PNS. Jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan 'alat’ untuk mengurangi/mengintervensi independensi para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya.

"Pegawai-pegawai ini mestinya bisa dipertahankan. Jika yang bersangkutan tidak lolos tes tersebut, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Ada Lemhannas yang bisa membantu melakukan pembinaan. Kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur," ujar Mardani, Jumat.

Karena KPK dan MenpanRB saling mengelak, Mardani mendesak agar peristiwa Ini harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan semua rakyat. Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik/penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yang sudah berdedikasi selama ini.

Apalagi, salah satu putusan MK kemarin mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN. Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut.

Seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi, melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN. Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN.

"KPK mesti duduk bareng bersama Kemenpan RB untuk menjelaskan duduk permasalahan, termasuk TWK tadi. Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab."

Oposisi sangat berkepentingan KPK kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamat anggaran rakyat. "Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," tutupnya. [ham]