telusur.co.id - Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya. 

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta-ganti istilah.

"Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat  hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," kata Netty, Kamis (22/7/21).

Menurut Netty, klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing rendah. Karena itu, Pemerintah harus memiliki   indikator kuantitatif  dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir,  berapa banyak pasien isoman yang terpantau,  bagaimana  dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya?

Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, mengingat lonjakan kasus dan perluasan  pandemi juga diukur secara angka.  

"Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif  jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan?" tanya Netty.

Politikus PKS ini juga mempertanyakan  apakah pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit sudah dibayarkan? Bagaimana perhatian  terhadap nakes?  
"Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh."

Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM  juga  dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.  "Pemerintah harus menjelaskan  bagaimana strategi  mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan  menjadi  5 juta dosis per hari.  Apakah target  sebelumnya  yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi  belum jelas,” tambahnya. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar  tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa  PPKM. 

"Jangan  abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi  perpanjangan pembatasan dengan penunaian  kewajiban  memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," ungkapnya.[Fhr]