telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafaqih mempertanyakan rencana penggunaan anggaran program Pendataan UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2024.

Pasalnya, kata Hakim Bafaqih, hingga saat ini program pendataan UMKM tak hanya ada di KemenkopUKM, akan tetapi di hampir semua kementerian. 

"Soal anggaran pendataan UMKM ini kan muncul setiap tahun, (Kemenkop) sekitar Rp400 M, di Mitra kerja komisi 6 lainnya (Kementerian Investasi) ada Rp.600 M. Jadi, totalnya untuk pendataan UMKM di Komisi VI DPR RI sudah mencapai Rp 1 Triliun. Ini kita belum lihat dari kementerian lain, mungkin dari BPS juga melakukan, Kemenparekraf," kata Hakim Bafaqih saat Rapat Kerja dengan MenkopUKM, Teten Masduki di Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dengan adanya program yang tumpang tindih itu menjadi bukti bahwa pemerintah belum bisa mensinergikan program dengan baik.

"Jadi dengan gamblang, kita bisa melihat bahwa sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga tentang pendataan UMKM ini tidak ada," kata dia.

"Anggaran pendataan ini sangat besar, kita bingung larinya kemana, bentuknya apa? Ini yang kita tidak tahu, belum lagi kalau kita berbicara soal Provinsi dan Pemerintah Daerah," sambung Politisi PAN tersebut.

Karena itu, ia meminta KemenkopUKM untuk menjadi dirijen dalam mengorkestrasi pendataan UMKM di semua Kementerian atau lembaga.

"Kita sanksi kalau harus menyetujui anggaran tersebut. Tapi kalau njenengan meminta dukungan ke komisi VI DPR RI agar komisi VI DPR RI mendukung KemenkopUKM untuk melakukan sinergi dengan Kementerian atau lembaga lain. Kita siap dukung pak," sambung dia.

Senada dengan Bafaqih, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Ananta Wahana juga menyoroti usulan anggaran pendataan UMKM di KemenkopUKM.

"Untuk mencapai data tunggal UMKM itu anggarannya tidak sedikit. Bahkan melebihi anggaran di Kementerian BUMN (Rp260 M). Tahun 2022 dialokasikan 405 M, tahun 2023 393 Milyar dan untuk tahun 2024 ini 410 Milyar, jadi totalnya sudah mencapai 1 Triliun. Sehingga saya ingin mendapatkan penjelasan, sebetulnya progresnya itu bagaimana dan sudah sampai mana ini (pendataan UMKM). Jangan sampai melewati pemilu, ternyata ini belum selesai," tegas dia.

Sama dengan Ananta, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Nevi Zuairina menyampaikan, semestinya pemerintah memiliki satu data terpusat yang menjadi muara dari data pelaku UMKM, di mana KemenkopUKM harus penanggung jawab dari program pendataan UMKM tersebut. "Harusnya (pemerintah) mereka punya single data," tegas dia.