telusur.co.id - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Pemprov DKI untuk mengangkat 4.127 guru berstatus honorer menjadi guru dengan jalur kontrak kerja individu (KKI). 

Hal itu sebagai dampak protes kalangan guru honorer yang terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak oleh Dinas Pendidikan, awal Juli 2024.

Apalagi, kata Jhonny, Jakarta masih kekurangan tenaga pengajar. Penyebabnya, banyak guru memasuki masa pensiun.

“Ternyata banyak sekali guru-guru yang pensiun tetapi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan percepatan untuk mengisi itu,” ujar Jhonny di Jakarta, Jumat (26/7/24)

Politisi PDI Perjuangan itu pun meyakini,  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dapat mengangkat guru tenaga honorer menjadi guru KKI.

“APBD kita sangat mungkin bisa memenuhi itu, kalau kita mau guru di DKI Jakarta bisa terisi semua,” kata Jhonny.

Nantinya, kata dia, DPRD DKI  juga akan membentuk klausul yang akan fokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.

“Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis,” pungkasnya. [Fhr]