telusur.co.id - Keseriusan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) dalam mengelola big data untuk Program East Java Smart Province mulai dipertanyakan Komisi A DPRD Jatim. Sejak dicanangkan pada awal pelantikan Gubernur Khofifah-Emil Februari lalu, sampai sekarang tidak ada perkembangan yang berarti.
Wakil Ketua Komisi (Wakakom) A DPRD Jatim, Bayu Airlangga mengungkapkan, big data yang menjadi domain Dinas Kominfo, updatenya masih terisi 30% saja. Ini artinya sama dengan kondisi pada bulan Februari 2019 lalu.
“Saya dapat informasi Februari lalu, update big data masih 30% terisi, belum lama ini saya cek lagi ke pak Ardo (Kepala Dinas Kominfo Jatim) saat hearing dengan Komisi A ternyata belum ada perkembangan,” lugas Bayu pada keterangan tertulisnya. Rabu, (13/11/2019).
Pada dasarnya, lanjut Bayu, DPRD Jatim ingin agar program tersebut dapat di finalkan. Artinya big data yang berisi pusat data seluruh kebutuhan dan perkembangan Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota segera dimanfaatkan public.
“Dari penjelasan Dinas Kominfo saat itu, masih kesusahan masalah anggaran yang kurang,” bebernya.
Jika memang masalahnya adalah anggaran yang kurang, lanjut Bayu, tentunya Dinas Kominfo harus tetap ada progres dan tidak jalan ditempat seperti sekarang ini. Karena sebelum program itu dicanangkan, pasti sudah ada perencanaan anggaran.
“Saya rasa kalau memang susah dalam anggaran, seharusnya dibahas sebelumnya. Karena setiap program pasti ada perencanaan anggarannya, bukan setelah ini diluncurkan, ditengah jalan berhenti, ini kurang bagus,” ucap politisi Partai Demokrat ini.
Bayu berharap, pada sisa waktu tahun 2019 ini ada perkembangan yang berarti dalam program big data dan command centre untuk menunjang East Java Smart Province itu.
Apalagi program ini menjadi salah satu andalan Pemerintah Provinsi Jatim untuk perkembangan teknologi dan menuju era teknologi 4.0.
“Kami harap agar segera cepat ditindaklanjuti, kami ingin big data itu segera final,” tandasnya. [Asp]
Laporan : Arianto Deni
