telusur.co.id - Anggota DPRD Jatim termuda Ubaidillah, meminta Pemprov Jatim memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.

"Saya sudah pernah meminta Gubernur membagi kewenangannya ke Bakorwil, tapi rupanya permintaan saya belum dipenuhi. Setelah ini saya akan minta lagi, agar Gubernur membagi wewenangnya ke Bakorwil, atau kalau tidak, kita akan paksa bagaimanapun caranya agar wewenang dan fungsi Bakorwil kuat,” tegasnya, Jumat, (12/6/2020).

Ubaidillah menegaskan bahwa, fungsi Bakorwil seharusnya bukan hanya koordinasi, namun harus lengkap POAC-nya, yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

“Mubazir kalau Bakorwil hanya dijadikan tempat rapat,” tukas aktivis GP Ansor ini. 

Senada, Ketua Komisi A, Istu Hari Subagio mengaku prihatin dengan organisasi dan tupoksi Bakorwil yang sedemikian lemah sehingga banyak tidak tau tentang perkembangan terkini pemerintahan Provinsi Jatim maupun Pemeritahan Kabupaten/kota yang ada dibawahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafii mengaku prihatin, sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan eksistensi organisasi Bakorwil, kini harus menyaksikan nasib Bakorwil tetap saja lemah tiada daya.

Muzammil Syafii bahwa pada saat Bakorwil se-Indonesia dibubarkan, DPRD Jatim berhasil memperjuangkan eksistensi Bakorwil di Jawa Timur. Waktu itu pilihannya dua, yaitu dibubarkan atau dikuatkan? dan DPRD Jatim mendukung opsi penguatan Bakorwil.

Ternyata setelah Bakorwil berhasil diselamatkan dari pembubaran, eksistensinya tetap lemah, karena memang tidak ada relugasi yang menguatkan posisi Bakorwil. [ari]