telusur.co.id -  Kursi Wakil Bupati Bupati kembali disoal. DPRD Kabupaten Bekasi menginginkan proses pemilihan wakil bupati segera dilaksanakan. Apalagi, Kemendagri dan Pemprov Jawa Barat telah meminta agar kekosongan jabatan tersebut segera diisi.

Sementara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, sepertinya enggan menyerahkan bekas kursi jabatannya itu diduduki oleh orang lain. Mantan Kepala Desa Waluya itu, terkesan ingin ngejomblon.

Wakil Ketua DPRD Kabuapten Bekasi, Muhammad Nuh mengatakan, hal itu dianggap perlu agar tidak mengganggu kinerja lain yang dimiliki DPRD Kabupaten Bekasi.

“Intinya kalau kita penginnya cepat, kerja dewan kan banyak yang lain, jangan sampai fokus kita hanya di masalah ini,” katanya, Rabu (20/11/19).

Dia meminta agar partai pengusung mengirimkan surat resmi terkait dengan rekomendasi calon wakil bupati yang hendak diusung. ”Kemudian juga bupati harus cepat, harus merespon ini dengan baik,” harapnya.

Nuh menambahkan, Panlih Wabup Bekasi sudah dibentuk dua kali pada tahun ini. Tentunya akan menjadi pertanyaan jika pemilihan wabup tidak kunjung dilaksanakan.

Dirinya khawatir akan muncul tuduhan bahwa Eka sengaja mengulur waktu agar tidak memiliki wabup sampai jabatannya berakhir.

”Artinya, kalau memang jelas tidak mau (ada wabup), tidak mau, tidak apa-apa. Tapi tolong dibuktikan dengan kinerja yang bagus, kaya Anies Baswedan walaupun jomblo tapi prestasinya kedengeran tuh. Nah ini tolong didiskusiin dengan anggota DPR,” paparnya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menyambut baik hasil pembentukan panlih pada Jumat (8/11) lalu.

Pada kesempatan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi ini mengatakan, akan segera menyampaikan seluruh rekomendasi dari partai pengusung ke panlih dalam waktu dekat.

Saat disinggung mengenai rekom dari Partai Golkar sendiri ada tiga nama, dirinya menyerahkan itu semua ke DPP Partai Golkar. Dirinya juga menegaskan, tidak perlu ada pendaftaran ulang untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil bupati Bekasi.

”Itu kewenangannya ada di DPP. Tidak usah pendaftaran ulang. Karena mekanisme itu sudah ada di internal partai,” ucapnya.[Sbk]

Laporan : Sonson Syaepullah