telusur.co.id - Duta Besar Iran untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bahraini, mengeluarkan kritik keras terhadap Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) setelah badan tersebut mengadopsi sebuah resolusi yang dianggapnya bermotif politik dan diskriminatif terhadap Iran.

Dalam sesi reguler ke-58 Dewan pada Kamis, Bahraini menanggapi persetujuan resolusi A/HRC/58/L.20/Rev.1 yang disahkan dengan 24 suara mendukung, delapan menentang, dan 15 abstain. Ia menilai bahwa penerapan resolusi semacam itu merupakan penyalahgunaan platform UNHRC yang seharusnya berfokus pada krisis hak asasi manusia yang nyata di seluruh dunia.

"Bukan hanya merusak efisiensi Dewan, resolusi ini juga mengalihkan sumber daya berharga dari isu-isu krisis hak asasi manusia yang lebih mendesak," kata Bahraini kepada para delegasi. Ia menuduh negara-negara Barat, khususnya Inggris dan Jerman, yang menjadi sponsor resolusi tersebut, menerapkan standar ganda dan menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk kepentingan mereka.

Bahraini juga mengecam perpanjangan mandat Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Iran dan Misi Pencari Fakta yang sedang berlangsung, yang bertugas menyelidiki apa yang digambarkan oleh PBB sebagai "pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sedang berlangsung" di Iran. Ia menyebutkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara klaim dalam resolusi tersebut dan situasi hak asasi manusia yang sebenarnya di Iran, serta menilai dokumen itu sebagai penipuan yang bagian dari kampanye lebih besar untuk mendiskreditkan negara tersebut.

Alih-alih berfokus pada Iran, Bahraini mendesak Dewan untuk mengalihkan perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia yang parah di wilayah Palestina yang diduduki Israel. "Saat pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dilakukan terhadap warga Palestina — dengan para pelakunya menikmati kekebalan penuh — UNHRC malah disesatkan untuk menyelidiki Iran atas tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bahraini meminta negara-negara anggota Dewan untuk menolak langkah yang menurutnya bermotif politik, yang bertujuan mendistorsi misi asli Dewan. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas Dewan HAM PBB dengan menolak resolusi yang mengedepankan kepentingan geopolitik daripada mempromosikan hak asasi manusia yang sejati di seluruh dunia.