telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan penolakan warga atas permintaan maaf Ganjar Pranowo dari warga Desa Wadas wajar.

"Penolakan itu wajar, karena substansi persoalan warga setempat adalah menolak tambang di wilayahnya. Mereka ingin lahan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarganya," ujar Jamiluddin, Kamis.

Jadi, yang dibutuhkan warga pencabutan Surat Keputusan Gubernur yang menjadikan Desa Wadas wilayah tambang. Adanya aparat hukum bersenjata lengkap hanya untuk mengamankan wilayah itu menjadi daerah tambang.

Karena itu, tindakan represif yang kemudian ajakan berdialog tidak akan menyelesaikan masalah warga Desa Wadas. Dialog yang akan dilakukan Ganjar tampaknya akan sia-sia.

"Kenapa ? Karena Ganjar sudah kehilangan kredibilitas di mata warga setempat. Ganjar sudah tidak mereka percaya lagi," katanya.

Dalam komunikasi, sumber yang tidak dipercaya tidak akan efektif menyampaikan pesan. Karena itu, pendekatan komunikasi apa pun yang akan digunakan Ganjar tidak akan dapat mengubah sikap menolak warga Desa Wadas.

Jadi, kalaupun akan dilakukan dialog, sebaiknya Ganjar tidak terlibat. Lebih baik dicari tokoh lain yang masih dipercaya warga setempat. Tokoh tersebut masih berpeluang mengatasi persoalan bila masalah utama warga setempat diakomodir. "Kalau tidak, tentu sulit untuk menyakinkan warga setempat," tandas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas situasi yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.

"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas," kata Ganjar Pranowo dalam konferensi pers, Rabu (9/2/2022). [ham]