telusur.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mendukung penuh atas kebijakan diwajibkannya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan angkutan umum dalam mobilitas setiap hari Rabu. Namun, kebijakan ini jangan bersifat sementara.
"Saya sangat setuju. Tapi memang kebijakan ini jangan kebijakan anget-anget gitu," kata Neneng kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Menurut Neneng, kebijakan ini merupakan langkah maju untuk mengatasi polusi udara di Jakarta yang belum membaik. Disisi lain, ia kembali mewanti-wanti agar kebijakan diterapkan secara penuh tanpa ada pilih kasih.
"Ini kebijakan memang harus ditegakkan terus. Jangan ada tendensi diskriminasi atau gimana. Oh ini boleh, yang ini nggak boleh gitu. Ini harus seluruhnya. Dari Pemda DKI atau ASN yang menggunakan, harus menggunakan angkutan publik, angkutan umum, angkutan masyarakat," ucapnya.
Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar, Neneng menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Untuk itu, Pemprov DKI harus terus mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini secara berkala demi mencapai hasil yang optimal.
"Ya, sanksinya tinggal kebijakan Pak Gubernur. Mereka langsung punya atasan masing-masing ya, di SKPD masing-masing. Nanti kebijakannya bisa dimusyawarahkan atau bisa juga Pak Gubernur menetapkan sanksi kalau ASN ketahuan ada yang menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.
Namun, Neneng juga menyoroti adanya pengecualian yang perlu dipertimbangkan, terutama bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang memiliki tugas lapangan. Sebab, mereka membutuhkan mobilitas tinggi.
"Kan kebijakan ini sementara ini kan cuma ASN. Kalau yang PJLP yang memang urgen banget, barangkali kalau Badan Air, yang kerjanya dari utara ke timur, ya kan harus juga dipertimbangkan lah kebijakan pimpinan masing-masing. Ini kebijakannya Pak Gubernur memang harus didukung semua. Tapi ya ada sesi yang lain yang perlu harus dipertimbangkan atau diperhatikan, yaitu masalah tentang PJLP yang memang memerlukan kendaraan. Tapi kalau yang lain boleh kebijakannya itu diterapkan," tukasnya.[Nug]
Laporan: Alfarisi
