Telusur.co.id -Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemerintah kurang canggih dalam hal diplomasi perdagangan sawit di negara bagian barat, khususnya pasar Uni Eropa. Sehingga, negara-negara bagian itu, tetap berencana menyetop mengambil sawit dari Indonesia pada 2030.

“Ya siapa yang negisiator perdagangannya. Ini yang harus dikedepankan dan bagaimana cara diplomasi kedepannya. Tapi mungkin dalam hal ini, pemerintah kurang canggih lah dalam berdiplomasinya,” ujar Fadli kepada wartawan, Kamis (28/3/19).

Menurut Fadli, aksi pemboikotan sawit dari Indonesia ke negara Uni Eropa bisa dicegah, apabila pemerintah bisa meyakinkan pemerintah barat kalau sawit yang di hasilkan dari Indonesia ramah lingkungan.

Apalagi, melihat sawit merupakan komoditi penting di Dunia.

“Seharusnya, tidak boleh terjadi. Sawit kan dibutuhkan dan kita bisa meyakinkan negara-negara barat sawit kita itu ramah lingkungan. Di negara-negara Afrika juga banyak kok membutuhkan itu. Di negara-negara Asia juga banyak, pakistan ajah banyak menyerap sawit kita. Jadi jangan tergantung pada pasar di barat. Kita meyakinkan kalau sawit kita ramah lingkungan,”

“Sejauh ini kita di DPR, parlemen. Cukup membantu kok. Harusnya, bisa dicegah. Kalau kita melakukan ancaman-ancaman balik, apakah kita kuat?. Menurut saya ini merupakan kegagalan diplomasi perdagangan,” ungkap Fadli kembali.

Uni Eropa akan menghentikan sama sekali pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030, sebuah langkah yang diprotes Indonesia.

Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi, karena bahan untuk biodiesel yang dimiliki UE dianggap tidak kompetitif. Ancaman boikot produk Eropa pun siap dilayangkan Indonesia.

Tahun lalu, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir lima juta ton, dan lebih dari setengahnya digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai empat belas persen dari total ekspor sawit.

Namun kini, Uni Eropa bakal menyetop penggunaan sawit untuk biodiesel sebagaimana tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II).

Lalu, Indonesia saat ini menyusun rancangan untuk membawa sikap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO.[asp]