telusur.co.id - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono menduga, pemerintah sepertinya sudah tidak punya uang alias bokek, sehingga bahan sembako dan jasa pendidikan pun akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Pemerintah kayaknya lagi bokek lah. Terus kemudian kejam ke masyarakat," kata Ferry dalam diskusi daring, Sabtu (12/6/2021).

Rencana penerapan PPN terhadap sembako menjadi salah satu poin revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar luas.

Menurut Ferry, jika pemerintah ingin ngotot menarik pajak, maka harus memilah barang-barang apa saja yang diutamakan. Sederhananya, jangan pukul rata PPN langsung kena pada seluruh kebutuhan pokok.

"Kalau satu-satu barang mungkin seperti pengenaan cukai, itu yang harus dilakukan dulu untuk barang-barang tertentu. Tapi kalau sembako ini kan pukul rata dan jumlahnya gede banget," ungkapnya

Jika PPN ngotot dikenakan pada seluruh kebutuhan pokok, lanjut dia, pemerintah tidak ubahnya pekerja yang sedang kejar setoran.

"Kalau sekarang ini kelihatan motifnya ngejar setoran, kemudian sudah lah mana yang lebih cepat dari pengenaan pajak ini," tukasnya.[Fhr]