telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menanggapi isu adanya anggota DPR yang dilibatkan secara langsung sebagai penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, hal itu tidak diperlukan dan justru bisa menimbulkan konflik kepentingan.

“Program ini harus berjalan profesional. Tidak boleh sekadar asal makan, apalagi sampai disubkontrakkan ke pihak yang tidak berkompeten. Makanan yang disajikan harus sesuai standar undang-undang dan prinsip gizi yang baik, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kalau tidak, pasti akan bermasalah,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa program MBG seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Legislatif cukup berperan dalam fungsi pengawasan dan memastikan agar anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan. 

“Biarlah program yang mulia ini ditangani pemerintah dengan mekanisme yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan lain,” tegas Firman.

Firman pun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem agar program MBG benar-benar membawa manfaat bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. 

Menurutnya, keberhasilan MBG akan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif.

“Jangan biarkan kasus keracunan ini merusak tujuan mulia dari MBG. Pemerintah harus serius melakukan pembenahan, agar setiap anak penerima manfaat bisa benar-benar mendapatkan makanan sehat, bergizi, dan aman. Dengan begitu, cita-cita kita untuk mencetak generasi emas Indonesia bisa terwujud,” pungkas anggota Baleg DPR ini. [ham]