telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan teknologi produksi bagi UMKM dalam menumbuhkan ekonomi inklusif dalam forum The 30th APEC Small And Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM30) yang berlangsung di Pucallpa, Peru.
Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya, di mana mereka berkontribusi antara 40-50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 55,8% dari angkatan kerja.
“UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan UMKM, khususnya dalam mendorong transisi mereka dari sektor informal ke sektor formal,” kata Arif pada acara APEC SMEMM30 dengan tema prioritas Empower, Include, dan Grow di Pucallpa, Peru, ditulis Minggu (15/9/24).
Namun, ujar Arif, saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang sebagian besar beroperasi secara informal. Sehingga mereka harus berjuang untuk mengakses program dukungan seperti pembiayaan.
“Untuk mengatasi hal ini, kebijakan Pemerintah Indonesia berfokus pada promosi inklusi keuangan untuk memfasilitasi formalisasi UKM,” kata Arif.
Ia menambahkan, salah satu prioritas utama Indonesia saat ini adalah meningkatkan inklusi keuangan UMKM, dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, naik dari 88,7% di tahun sebelumnya.
Arif juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia, termasuk kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital. Menanggapi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti pendirian Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia.
“Kami telah membangun 100 pusat di 26 provinsi untuk memberikan layanan terpadu bagi UKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan,” kata Arif.
Arif juga menekankan pentingnya mendekatkan UMKM dengan akses teknologi produksi guna mendorong inovasi dan meningkatkan nilai tambah produk. Ia menyatakan bahwa digitalisasi harus diintegrasikan ke dalam proses produksi UMKM untuk membantu mereka berkembang melampaui metode tradisional.
Lebih lanjut, Arif menyoroti pentingnya upaya memperkuat ekosistem UMKM dengan meningkatkan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, serta memberikan akses ke teknologi dan skema pembiayaan yang inklusif.
Salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah adalah Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama (RPB), yang bertujuan memberikan akses UMKM ke teknologi produksi yang canggih untuk meningkatkan inovasi dan daya saing mereka di pasar global.
“Visi kami adalah menjadikan UMKM lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif di panggung global, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Arif.
Indonesia, kata Arif saat ini sedang mempersiapkan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan pendapatan per kapita menjadi 20.000 hingga 30.000 dolar AS selama 2 dekade mendatang.
Dalam acara ini, Arif juga menyoroti kisah sukses pembiayaan inklusif melalui program-program seperti PNM Mekaar, yang telah menjangkau 15,1 juta perempuan pengusaha mikro, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menyalurkan Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta UMKM pada tahun 2023. Program-program ini, menurut Arif, adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
Pada forum SMEMM30, Arif menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam memperjuangkan inklusivitas ekonomi dan pertumbuhan UMKM di tingkat global. Dengan kebijakan strategis dan program-program inovatif. “Kami berharap dapat terus mendukung UMKM untuk berkontribusi tidak hanya pada ekonomi nasional, tetapi juga dalam rantai nilai global yang lebih luas,” kata Arif.
Sebagai informasi Acara The 30th APEC SME Ministerial Meeting ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan UMKM dan meningkatkan partisipasi mereka dalam rantai pasokan global.
Dalam kesempatan itu, Delegasi RI terdiri dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Head of Delegation (HoD) untuk pertemuan SME Ministerial Meeting Arif Rahman Hakim, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai HoD untuk SME Working Group Meeting Riza Damanik, didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih.[Fhr]
