telusur.co.id - PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada 2023 menganggarkan dana Rp70 triliun, sebagai kontribusi perusahaan tambang tersebut bagi pemerintah Indonesia.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Toni Wenas mengatakan bahwa kontribusi tersebut meliputi pajak, royalti, deviden dan pungutan lainnya.

"Kontribusi kami untuk Pemerintah Republik Indonesia yakni 4,7 miliar dollar Amerika atau sekitar Rp70 triliun termasuk di dalamnya untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten di daerah ini," kata Toni, ditulis Senin (11/12/23).

Menurut Toni, kontribusi PTFI bagi Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten di dalamnya yakni sebesar Rp9 triliun.

"PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari Papua, sehingga kami akan bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan, rencana kegiatan pertambangan pada 2024 berjalan seperti biasanya, dan PT Freeport Indonesia menargetkan untuk menghasilkan 1,7 miliar ton tembaga dan 1,9 juta ounces emas dalam setahun.

"Kita tetap melakukan penambahan seperti biasa pada 2024, target kita 1,7 miliar ton tembaga dan 1,9 ounces emas tahun depan," kata Toni, dikutip dari Antara. 

Dia menambahkan, PTFI akan terus membuat terobosan berupa program kerja baru bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat asli Papua sebagai wujud kontribusi perusahaan tambang tersebut.

"Kami yakini bahwa tidak ada sebuah perusahaan yang berhasil diantara masyarakat yang gagal, untuk itu PTFI terus berkontribusi dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat asli Papua," ujarnya. 

Diketahui, pemerintah saat ini sedang ngebetnya memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (Freeport/PTFI) hingga 2061. 

Presiden Jokowi pun bertemu Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatannya di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11/23) lalu.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyambut baik pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

Ia pun berharap hal tersebut dapat diselesaikan akhir November ini. Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia hingga 2061 dikonfirmasi pun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.  

"Freeport, ya itu 2061 nanti karena kan dia sudah sekian puluh tahun ada dalam persyaratannya. Kan ada cadangan, masa kita mau putus, cari lagi," tutur Menteri Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (17/11/23).

Menteri Arifin juga mengatakan kepemilikan saham mayoritas PT Freeport Indonesia saat ini dikuasai pemerintah. Namun, untuk hal teknis seperti pengeboran, tetap dilakukan PT Freeport Indonesia.[Fhr]