telusur.co.id - Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) berhak menghukum Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed Bin Salman (MBS) di masa mendatang jika dirasa perlu.

“Tentu saja, kami berhak mengambil tindakan apapun pada waktu dan cara yang kami pilih,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam siaran pers, Senin malam (1/3/21)

“Secara historis, AS belum pernah menghukum, melalui presiden Demokrat dan Republik, para pemimpin pemerintahan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kami,” imbuhnya.

Pada akhir Februari, Gedung Putih membenarkan penolakan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap MBS atas kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

 Psaki menjelaskan, 

“Sepanjang sejarah, dan bahkan selama era modernnya, pemerintahan Demokrat dan Republik telah menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin pemerintah asing yang terikat hubungan diplomatik dengan kita, bahkan dalam ketiadaan hubungan diplomatik di antara kita,” ujar Psaki menanggapi pertanyaan tentang mengapa tidak ada sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang oleh intelijen AS dinyatakan terlibat dalam kasus tersebut, seperti dilansir raialyoum, Selasa (2/3/21)

"Kita percaya bahwa ada metode yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya hal ini di masa depan, serta membuka jalan untuk bekerja dengan Saudi di wilayah yang ada kesepakatan dan  kepentingan nasional AS di dalamnya. Ini adalah wajah diplomasi,” tambahnya.

Sembari menyebut pembunuhan itu sebagai “kejatan yang mengerikan”, Psaki menambahkan, ini adalah gambaran dari setiap partisipasi kompleks dalam urusan dunia. 

"Kami sama sekali bukan takut, melainkan jelas sapenuhnya bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka (penguasa Saudi) di tingkat global dan dengan tindakan langsung,” terangnya.

Intelijen AS dalam laporannya yang dirilis Jumat pekan lalu menyatakan pihaknya berkesimpulan bahwa MBS menyetujui penangkapan ataupun pembunuhan Khashoggi di Istanbul.

Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri Saudi hari itu pula segera menepis laporan itu dan menyebutnya sebagai “pengambilan kesimpulan yang mengusik dan tidak benar mengenai pimpinan Kerajaan”.

Masyarakat internasional mengutuk kejahatan tersebut dan mendesak Riyadh melakukan penyelidikan secara transparan untuk mengungkap semua misteri yang ada di balik peristiwa itu. [Tp]