telusur.co.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) terkait tata kelola organisasi pengawas pemilu di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda, mengatakan kegiatan bertema "Refleksi Tata Kelola Organisasi Bawaslu dalam Arsitektur Demokrasi Konstitusional Indonesia" digelar bukan untuk melihat hasi kerja lembaganya.
Tetapi kata Herwyn, bagaimana Bawaslu dapat menyerap aspirasi, ide dan gagasan dari kaum akademik terkait perbaikan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu.
"Ibu Bapak, FCD ini sebenarnya tidak sekedar melihat hasil kerja Bawaslu saat ini. Temanya memang refleksi tata kelola organisasi Bawaslu," kata Herwyn.
Herwyn menjelaskan bahwa Bawaslu telah menerapkan struktur sistem dan budaya kelembagaan sesuai nilai-nilai integritas dan transparansi sekaligus akuntabilitas publik.
"Hal itu dilakukan sebagai mengemban amanah dan reformasi untuk melaksanakan fungsi dan memberikan jaminan pelaksanaan pemilu yang berjalan sesuai dengan asas pemilu langsung, bebas, rahasia, umum, jujur dan adil," ujarnya.
Lebih lanjut, Herwyn menjelaskan, dalam momen non tahapan pemilu ini penting bagi Bawaslu untuk menggiatkan konsolidasi demokrasi dengan berbagai pihak untuk menguatkan kerja-kerja pengawasan.
"Di non tahapan pemilu adalah momen yang sangat penting. Waktu kita konsolidasi demokrasi sebenarnya bagian dari bagaimana kita memikirkan apa dan bagaimana pemilu Indonesia ke depan, terutama di dalamnya tentang fungsi-fungsi pengawasan pemilu," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Akbar Ali, mendorong semua pihak untuk bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mensukseskan pesta demokrasi selanjutnya.
"Seluruh stakeholder perlu bersinergi dengan seluruh penyelenggara untuk menyukseskan jalannya pelaksanaan pesta demokrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan kita bersama," kata Akbar Ali.
Menurutnya, untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan adil diperlukan tanggung jawab semua pihak dalam mengawasi jalannya pemilu.
"Untuk mewujudkan prinsip ini tidak mudah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mempercayakan kepada salah satu dan badan penyelenggara yang disebut namanya Badan Pengawas Pemilu," pungkasnya.
Laporan: Dhanis Iswara
