Telusur.co.id -Oleh : Kusbachrul, S.H, Alumni FH Universitas Jember.

Sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia tinggal, berlapis-lapis, dalam cara sebuah bangsa memahami kekuasaan, mengelola konflik, dan merawat persatuan. Perjanjian Giyanti 1755 adalah salah satu peristiwa sejarah yang kerap dianggap selesai, padahal sesungguhnya terus berbicara hingga hari ini. Ia bukan sekadar episode politik di Jawa abad ke-18, melainkan cermin panjang tentang relasi elite, kedaulatan, dan rakyat sebuah cermin yang relevansinya justru kian terasa dalam kehidupan berbangsa Indonesia modern.

Giyanti membelah Kerajaan Mataram menjadi dua entitas politik: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam buku pelajaran sejarah, peristiwa ini sering dijelaskan sebagai kompromi yang mengakhiri perang berkepanjangan. Sebuah jalan damai yang dianggap niscaya. Namun sejarah tidak hanya berbicara tentang hasil akhir; ia juga mengandung pertanyaan tentang proses dan harga yang dibayar. Pertanyaan itulah yang menjadikan Giyanti layak terus dibaca ulang.

Antara Stabilitas dan Kedaulatan

Dalam historiografi kebudayaan, terutama sebagaimana ditampilkan dalam buku Dari Giyanti ke Garjitowati: Membangun Peradaban Nagari Ngayogyakarta, Giyanti dilihat sebagai titik awal kelahiran peradaban Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I dibangun sebuah pusat kebudayaan dan tata pemerintahan yang bertahan lintas zaman: kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga Republik Indonesia. Dari sudut pandang ini, Giyanti tidak semata perpecahan, melainkan awal kesinambungan.

Namun sejarah selalu memiliki lebih dari satu lapisan makna. Tulisan Eko Muhammad Ridwan, “Giyanti: Kedaulatan yang Ditandatangani, Lalu Dirayakan”, mengajak pembaca menoleh ke sisi lain yang sering terabaikan: bahwa Giyanti juga merupakan kegagalan elite menjaga keutuhan politik, yang kemudian dilembagakan dan diterima sebagai keniscayaan sejarah.

Dua bacaan ini tidak perlu dipertentangkan. Justru di antara keduanya terdapat pelajaran penting: peradaban dapat tumbuh dari keterbatasan, tetapi keterbatasan itu sendiri lahir dari keputusan politik yang layak terus diuji secara kritis.

Konflik Internal dan Ruang Intervensi

Dalam banyak kisah sejarah, kekuatan asing sering tampil sebagai penyebab utama runtuhnya kedaulatan lokal. VOC, dalam konteks Giyanti, kerap diposisikan sebagai aktor dominan yang membelah Jawa. Namun pembacaan yang lebih jernih menunjukkan bahwa intervensi asing hampir selalu menemukan jalannya melalui konflik internal yang tidak terkelola.

Perpecahan elite Mataram, perebutan legitimasi kekuasaan, dan ketidakmampuan membangun konsensus bersama menciptakan ruang kosong dalam tubuh politik kerajaan. Di ruang inilah VOC masuk, bukan sebagai pencipta konflik, melainkan sebagai pihak yang memanfaatkan situasi yang telah rapuh. Sejarah mengajarkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa sering kali paling rentan bukan ketika diserang dari luar, melainkan ketika melemah dari dalam.

Pelajaran ini bersifat universal. Ia tidak hanya berlaku bagi Jawa abad ke-18, tetapi juga bagi negara-bangsa modern yang menghadapi tekanan global di tengah fragmentasi internal.

Ketahanan yang Tidak Menghapus Luka

Yogyakarta memperlihatkan daya tahan yang luar biasa. Institusi kerajaan tetap hidup dan beradaptasi, nilai-nilai budaya diwariskan, dan relasi khas antara pemimpin dan rakyat terus dipelihara. Semua ini merupakan bagian penting dari mozaik kebudayaan Indonesia dan patut dihargai sebagai kekayaan nasional.

Namun ketahanan tidak seharusnya menutup mata terhadap luka sejarah. Peradaban yang bertahan tidak serta-merta berarti kedaulatan pernah utuh. Dalam perjalanan bangsa mana pun, kemampuan bertahan sering berjalan berdampingan dengan pengalaman kehilangan. Kematangan berbangsa justru terletak pada keberanian mengakui keduanya secara bersamaan.

Giyanti, dalam hal ini, bukan hanya cerita tentang bertahannya sebuah peradaban, tetapi juga tentang harga yang dibayar demi stabilitas politik. Membaca sejarah tanpa menyebut harga itu sama dengan memotong separuh maknanya.

Giyanti sebagai Pola Sejarah

Kesalahan umum dalam membaca Giyanti adalah mengurungnya sebagai peristiwa masa lalu. Padahal, ia menyimpan pola yang berulang dalam sejarah Indonesia: ketika konflik elite diselesaikan melalui kompromi sempit, dan kepentingan jangka panjang rakyat ditempatkan di pinggir.

Hari ini, bentuknya tentu berbeda. Tidak lagi berupa pembelahan wilayah kerajaan, melainkan keputusan strategis tentang sumber daya alam, kebijakan ekonomi, atau arah pembangunan yang diputuskan tanpa partisipasi publik yang memadai. Keputusan-keputusan itu sering dibungkus dengan bahasa stabilitas dan kemajuan, sementara dampaknya baru dirasakan di kemudian hari.

Sejarah mengajarkan bahwa stabilitas yang dibangun tanpa fondasi kedaulatan dan keadilan sosial cenderung rapuh, meskipun tampak kokoh dalam jangka pendek.

Kepemimpinan dalam Keterbatasan

Salah satu pelajaran penting dari sejarah Yogyakarta terletak pada figur Pangeran Mangkubumi. Dalam keterbatasan politik pasca-Giyanti, ia tidak menjadikan kompromi sebagai alasan untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Sebaliknya, ia membangun legitimasi melalui etika kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi nilai.

Kepemimpinan semacam ini relevan bagi Indonesia hari ini: kepemimpinan yang sadar akan batas-batas kekuasaan, tetapi tidak kehilangan kompas moral. Kepemimpinan yang memahami bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari kesepakatan elite semata, melainkan dari kepercayaan publik yang dibangun secara perlahan dan konsisten.

Sejarah sebagai Cermin Kebangsaan

Giyanti tidak perlu disesali secara berlebihan, tetapi juga tidak patut dirayakan tanpa refleksi. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang Nusantara menuju Indonesia. Dengan membaca Giyanti secara jujur, kita belajar bahwa persatuan tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui dialog, keadilan, dan keberanian elite untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sempit.

Indonesia hari ini berdiri di atas pengalaman sejarah yang berlapis: kerajaan, kolonialisme, pergerakan nasional, hingga republik. Semua pengalaman itu membentuk satu kesadaran penting: kebangsaan hanya akan kokoh jika kedaulatan politik berjalan seiring dengan keadilan sosial dan partisipasi rakyat.

Dari Giyanti ke Indonesia

Membaca Giyanti pada akhirnya bukan soal Jawa semata. Ia adalah bagian dari kisah besar Indonesia tentang bagaimana perbedaan dikelola dan persatuan dirawat. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutupi luka sejarahnya, melainkan bangsa yang berani bercermin dan belajar darinya.

Di tengah tantangan Indonesia hari ini polarisasi politik, ketimpangan sosial, dan tekanan global pelajaran Giyanti terasa semakin relevan. Persatuan tidak boleh dibangun di atas pengabaian suara rakyat. Stabilitas tidak boleh dibeli dengan mengorbankan kedaulatan jangka panjang. Sejarah tidak boleh hanya menjadi arsip, melainkan panduan etis untuk menjaga Indonesia tetap utuh, adil, dan bermartabat.