telusur.co.id - Motif pemangkasan lembaga pengusul oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, terkait bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) tahap 2 tahun 2021, menjadi pertanyaan. Dari semula 5 kini menjadi 1 lembaga pengususl.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mempertanyakan kenapa lembaga pengusul hanya satu. Padahal, 5 lembaga pengusul saja, data penerima belum sinkron, apalagi satu.

"Siapa pun boleh mengusulkan selama itu valid datanya, dan tidak ada korupsi, tidak ada motif korupsi. Kalau motif politik semua orang punya motif politik, tapi itu tidak apa selama ending-nya kesejahteraan masyarakat," kata Nusron saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menkop Teten Masduki, Kamis (1/4/21).

Menurutnya, jika pemerintah hanya memperbolehkan dinas kabupaten/kota yang mengusulkan data penerima BLT UMKM, maka sama saja menganggap data dari lembaga lain tidak valid. Lima pengusul sebelumnya adalah dinas yang membidangi koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan, hingga perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika sikap pemangkasan ini yang ditempuh Kemenkop, berarti menganggap data dari lima lembaga pengusul sebelumnya tidak valid, atau ada unsur penyalahgunaan.

"Narasinya kok hanya 1 lembaga pengusul apa? Apakah pertama berarti selama ini BRI dianggap datanya tidak valid usulannya, bodong? Ada unsur korupsi, atau unsur manipulasi data pada lembaga pengusul sebelumnya? Kemudian apakah ada unsur bodong atau data palsu yang diusulkan oleh PNM? Atau ada unsur korup dari manajemen PNM atau manajemen BRI sehingga ini di delete?" tanya Nusron.

"Lalu apakah Kementerian/Lembaga juga korup sehingga di delete, atau datanya tidak valid sehingga dihapus?" sambungnya.

Nusron mengusulkan agar lembaga pengusul itu jangan satu. Bila perlu, perbanyak lembaga pengusul, sepanjang datanya valid, dan tidak ada motif korupsi. Jika motif politik dalam hal pengusulan itu, tidak masalah. Seperti halnya Menkop Teten yang kemungkinan juga memiliki motif politik dalam membuat sebuah program.

"Kalau motif politik semua orang punya motif politik. Saya kira Pak teten pun membuat program ada motif politik, itu sah. Namanya kita ini pejabat politik pasti punya motif politik. sepanjang motif politik itu, ending-nya adalah kesejahteraan rakyat, dan tidak ada hengki-pengki yang paling penting," tukasnya.[Fhr]