telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana meminta Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembenahan data tunggal terhadap Koperasi dan UMKM secara terintegrasi.

Pasalnya, kata Ananta, pendataan Koperasi dan UMKM akan berdampak pada pemberdayaan dan kebijakan pemerintah.

"Ini harus dibenahi, karena berdampak pada kebijakan pemerintah. Jadi, kalau datanya tidak valid dan tidak kongkret, maka kebijakannya tidak akan tepat sasaran," kata Ananta saat Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2023).

Senada dengan Ananta, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Budhy Setiawan juga berharap program pendataan KemenkopUKM dapat segera diselesaikan dalam akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengharapkan sebenarnya di akhir periode pemerintahan ini legacy bapak memberikan data secara lengkap UMKM ini. Sangat miris kalau misalnya sampai sekarang kita masih belum mempunyai data lengkap soal ini, bapak sudah memulainya tapi saya harap bapak bisa memberikan legacy dalam bentuk tuntasnya pendataan ini," kata Budhy.

Pendataan Koperasi dan UKM ini menurut Budhy merupakan langkah strategis pemerintah agar bisa menjalin kemitraan yang baik dengan Koperasi dan UMKM, sehingga pembinaan UMKM juga dapat dilakukan dengan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik UMKM masing-masing.

"Kita berharap bahwa ini (langkah) strategis karena untuk bisa menjalin kemitraan untuk pembinaan UMKM ini kalau nggak punya datanya kan bagaimana? Kemudian juga untuk lebih spesifik membina sesuai dengan karakteristik daerah yang tadi berbeda-beda, kalau nggak ada data lengkapnya itu juga sulit," lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, Legislator Dapil Jawa Barat III ini mendorong Kemenkop UKM untuk dapat menyelesaikan pendataan tersebut pada 2024 mendatang. 

Diketahui, salah satu program prioritas tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM adalah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM dengan target 22,3 juta data hingga tahun 2024.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Husein Fadlulloh juga berharap pendataan Koperasi dan UMKM dapat segera diselesaikan. Sehingga bisa menghasilkan kualitas data yang baik.

"Salah satu masalah yang selalu dibahas (di Komisi VI) ini adalah masalah pendataan, yang ternyata sampai hari ini masih saja kita membahas mengenai masalah pendataan yang tak kunjung selesai, padahal kita tahu sendiri bahwa salah satu inti maupun akar masalah dari pada ini semua yang kita hadapi adalah masalah pendataan," harapnya.