telusur.co.id - Kebebasan berpendapat dan berekpresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, semestinya tidak dimanfaatkan untuk tujuan menyebar fintah, provokasi, yang berpotensi memecah belah bangsa.

Menurut Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, kebebasan yang bablas itu juga jangan dipakai untuk terus merongrong kinerja pemerintah, dengan narasi meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatan.

"Kebebasan berkumpul berpendapat berserikat sekarang ini disalahkan gunakan untuk mempengaruhi rakyat supaya tidak percaya pada pemerintah, supaya pemerintah yang sah turun," kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu (24/10/21).

Menurut Habib Syakur, pemerintah melalui aparat kepolisian harus berani menangkap para pengkritik baik politisi, pengamat, LSM yang berbicara dengan narasi menghina Presiden. Sebab, Presiden simbol negara.

Ia menyayangkan, dari periode pertama, Presiden Jokowi selalu disudutkan, dan tidak didukung secara penuh menjalankan programnya, hingga periode kedua ini. Penyudutan itu, sessal Habib Syakur, dengan narasi provokasi, bukan mengkritik secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini kan kebebasan berpendapat yang memang tidak mencerminkan peradaban Indonesia, kebebasan kebabaslan, tujuannya menghina mencaci memaki bukan dengan logika ilmiah.""

"Apa tidak sebaiknya, politisi-politis yang anti sama pemerintah itu diberi pemahaman yang dan pengertian dari pemerintah? karena kalau dengan ilmiah sah-sah saja, pemerintah kan perlu dukungan perlu masukan. Tapi, ini menyebabkan disintegrasi bangsa," ungkapnya.

Habib Syakur mengingatkan, jangan lagi ada yang menghujat, memaki, menyudutkan dengan hastag #KapanJokowiMundur. "Ini kan provokasi. Akhirnya berimbas pada masyarakat. Masyarakat merasakn sulitnya perekonomian, banyakkan bukan hanya alasan Covid-19, tapi terpengaruh oleh tokoh-tokoh ini," katanya. Namun, Habib Syakur enggan menyebut tokoh-tokoh yang dimaksudnya.

Lebih lanjut, Habib Syakur berpesan agar seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menjaga negara ini. "Kita harus sama-sama menjaga keutuhan bangsa ini. Kita harus sama-sama menjaga pemerintah ini sampai 2024, tidak usah larut dalam hasut menghasut, adu domba," tukasnya.[Fhr]