Telusur.co.id -Oleh : Alief Susilo Yusuf Hadiwijoyo, Sekretaris DPC GMNI Surabaya Raya.

Analisa Kritis Hardiknas 2026

Setiap kali kalender mendekati tanggal 2 Mei, gempita Hari Pendidikan Nasional kembali terasa. Spanduk bertema optimisme dipasang. Upacara bendera disiapkan. Pidato tentang kemajuan pendidikan disusun dengan rapi. Nama Ki Hadjar Dewantara kembali disebut dengan penuh hormat. Semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani kembali dikutip sebagai pengingat moral.

Namun, di tengah seremonial tahunan itu, ada pertanyaan yang seharusnya mengetuk kesadaran kita: apakah pendidikan Indonesia benar-benar sedang berlari maraton menuju masa depan, atau justru sedang berlari kencang di atas treadmill?

Analogi treadmill penting untuk menggambarkan paradoks pendidikan kita. Di atas treadmill, seseorang tampak bergerak cepat. Energi keluar. Keringat bercucuran. Napas terengah-engah. Namun posisi tubuh tidak berpindah satu sentimeter pun dari titik semula. Aktivitas ada, gerak ada, kelelahan ada, tetapi kemajuan substantif belum tentu terjadi.

Bukankah pendidikan kita sering tampak seperti itu? Kurikulum berganti. Aplikasi baru diperkenalkan. Platform digital datang silih berganti. Pelatihan guru digelar. Program inovasi diluncurkan. Laporan kinerja disusun. Grafik capaian dibuat berwarna hijau. Semua terlihat sibuk, modern, dan bergerak. Tetapi ketika kita menengok kualitas literasi, numerasi, daya nalar, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, pertanyaannya tetap sama: sudah sejauh mana kita benar-benar berpindah?

Masalah pendidikan Indonesia bukan kekurangan aktivitas. Justru terlalu banyak aktivitas. Yang kurang adalah transformasi yang menyentuh inti pembelajaran. Kita terlalu sering merayakan perubahan bentuk, tetapi tidak cukup jujur memeriksa perubahan isi. Kita mengganti istilah, tetapi belum selalu mengganti praktik. Kita memperbarui sistem, tetapi belum tentu memperbaiki relasi belajar di ruang kelas.

Di sinilah Hardiknas 2026 harus menjadi lebih dari sekadar upacara. Ia harus menjadi momen refleksi nasional. Bukan hanya untuk memuji pendidikan, tetapi juga untuk menggugatnya.

Dominasi Formalitas atas Substansi

Penyebab utama fenomena “berlari di tempat” adalah dominasi formalitas di atas substansi. Selama bertahun-tahun, keberhasilan pendidikan sering diukur dari kelengkapan dokumen administratif. Sekolah dinilai dari laporan. Guru dinilai dari format. Program dinilai dari capaian angka. Dinas pendidikan dinilai dari serapan dan kepatuhan. Semua tertib secara administratif, tetapi belum tentu bermakna secara pedagogis.

Guru, yang semestinya menjadi seniman di ruang kelas dan dirigen inspirasi bagi murid-muridnya, perlahan berubah menjadi juru tulis bagi birokrasi. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengisi aplikasi, menyusun laporan kinerja, menyesuaikan perangkat ajar, memasukkan data, dan memenuhi berbagai tuntutan administratif yang belum tentu berkorelasi langsung dengan kualitas pemahaman siswa.

Ketika seorang pendidik lebih cemas pada keteraturan dokumen daripada keterbukaan mata muridnya saat memahami pelajaran, saat itulah pendidikan mulai kehilangan arah. Ketika guru lebih takut salah mengisi laporan daripada gagal menyalakan rasa ingin tahu siswa, saat itulah pendidikan berubah dari proses pembebasan menjadi rutinitas birokrasi.

Birokrasi tentu diperlukan. Pendidikan nasional yang besar membutuhkan tata kelola. Namun birokrasi harus menjadi alat bantu, bukan pusat gravitasi. Ia harus melayani pembelajaran, bukan menghisap energi pembelajaran. Jika guru terlalu lelah oleh administrasi, maka ruang kelas akan kehilangan jiwa.

Inilah salah satu penyakit pendidikan kita: data tampak rapi, tetapi dialog kelas tetap miskin; laporan tampak lengkap, tetapi nalar siswa tetap rapuh; platform tampak modern, tetapi pengalaman belajar belum tentu berubah. Kita sibuk memperbaiki wadah, tetapi jarang mencicipi isi. Kita tampak progresif di dashboard, tetapi belum tentu transformatif di akar rumput.

Sekolah yang Sibuk, Murid yang Belum Merdeka

Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Gagasan itu sangat radikal. Anak tidak dipandang sebagai wadah kosong. Guru bukan penguasa tunggal pengetahuan. Sekolah bukan pabrik nilai.

Namun praktik pendidikan kita masih sering berjalan dalam logika lama: guru menyampaikan, murid mencatat; guru bertanya, murid menjawab sesuai kunci; guru memberi nilai, murid mengejar angka. Paulo Freire menyebut model semacam ini sebagai pendidikan “rekening bank”: peserta didik diperlakukan seperti rekening kosong yang diisi oleh pendidik.

Dalam sistem seperti itu, murid tidak sungguh merdeka. Mereka boleh hadir di kelas, tetapi belum tentu diberi ruang untuk bertanya. Mereka boleh menghafal, tetapi belum tentu diajak memahami. Mereka boleh memperoleh nilai tinggi, tetapi belum tentu mampu membaca dunia secara kritis.

Pendidikan yang membebaskan seharusnya tidak berhenti pada penguasaan materi. Ia harus membentuk manusia yang mampu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Ia harus menumbuhkan keberanian bertanya, bukan sekadar kepatuhan menjawab. Ia harus membuat murid mampu memahami realitas sosial, bukan hanya menghafal definisi.

Hari ini, tantangan itu semakin besar. Dunia berubah cepat. Kecerdasan buatan, otomatisasi, big data, dan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja dan berpikir. Pekerjaan yang dulu dianggap aman mulai tergantikan algoritma. Informasi membanjir, tetapi kemampuan memilah kebenaran tidak tumbuh otomatis. Dalam dunia seperti ini, pendidikan yang hanya menjejalkan hafalan akan kalah sebelum bertanding.

Murid Indonesia tidak cukup hanya dilatih mengingat. Mereka harus dilatih bernalar. Tidak cukup hanya bisa menjawab soal. Mereka harus bisa merumuskan masalah. Tidak cukup hanya bisa memakai teknologi. Mereka harus mampu memahami dampak sosial, etis, dan politik dari teknologi.

Dunia Melompat, Sekolah Jangan Berjalan di Tempat

Di luar pagar sekolah dan universitas, dunia tidak sedang berjalan pelan. Ia sedang melakukan lompatan. Revolusi Industri 4.0 belum selesai, tetapi gelombang kecerdasan buatan sudah datang lebih cepat. Cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, berdagang, mengelola organisasi, bahkan membuat keputusan telah berubah secara radikal dalam beberapa tahun terakhir.

Ekonomi masa depan tidak lagi hanya membutuhkan tenaga kerja yang patuh dan bisa menjalankan instruksi. Ia membutuhkan manusia yang adaptif, kreatif, kolaboratif, kritis, dan mampu belajar sepanjang hayat. Negara yang gagal membentuk kualitas manusia seperti ini akan tertinggal, meskipun memiliki jumlah penduduk besar.

Di sinilah bonus demografi Indonesia bisa menjadi berkah atau bencana. Kita sering membanggakan jumlah penduduk usia produktif. Namun bonus demografi bukan jaminan. Ia hanya peluang. Jika penduduk usia produktif tidak dibekali pendidikan bermutu, literasi kuat, kesehatan baik, dan keterampilan relevan, bonus itu dapat berubah menjadi bom demografi.

Kita tidak ingin memiliki generasi muda yang panjang secara ijazah, tetapi pendek secara kapasitas. Tidak ingin memiliki banyak lulusan, tetapi sedikit pembelajar. Tidak ingin memiliki kampus yang ramai, tetapi miskin gagasan. Tidak ingin memiliki sekolah yang aktif secara administratif, tetapi lesu secara intelektual.

Karena itu, Hardiknas 2026 harus menjadi alarm. Kita tidak boleh puas dengan pendidikan yang tampak sibuk. Kita harus menuntut pendidikan yang sungguh bergerak maju.

Kurikulum: Jalan Pembebasan atau Jalan Kepatuhan?

Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran. Ia adalah peta nilai. Di dalamnya terkandung keputusan politik: pengetahuan apa yang dianggap penting, keterampilan apa yang diprioritaskan, sejarah mana yang diingat, dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun.

Karena itu, pergantian kurikulum tidak boleh hanya menjadi perubahan dokumen. Ia harus menjadi perubahan paradigma. Jika kurikulum baru tetap diajarkan dengan cara lama, maka perubahan hanya terjadi di permukaan. Jika guru tetap dibebani administrasi, murid tetap pasif, dan sekolah tetap takut bereksperimen, maka kurikulum secanggih apa pun akan berakhir sebagai arsip.

Kurikulum yang baik harus memberi ruang kepada murid untuk membaca dunia. Anak-anak harus belajar matematika, tetapi juga memahami bagaimana angka bekerja dalam kehidupan. Mereka harus belajar sains, tetapi juga memahami krisis iklim dan teknologi. Mereka harus belajar sejarah, tetapi juga mampu membaca kekuasaan dan ketidakadilan. Mereka harus belajar kewargaan, tetapi juga mengalami demokrasi di sekolah.

Pendidikan nasional tidak boleh hanya melahirkan manusia yang siap bekerja. Ia harus melahirkan manusia yang siap berpikir. Sebab bangsa yang hanya memiliki pekerja patuh akan mudah menjadi pasar dan objek. Bangsa yang memiliki manusia merdeka akan mampu menjadi pencipta dan subjek sejarah.

Guru sebagai Pamong, Bukan Operator

Jika ada aktor paling penting dalam pendidikan, ia adalah guru. Gedung sekolah penting. Kurikulum penting. Teknologi penting. Tetapi tanpa guru yang hidup, semua itu hanya alat.

Sayangnya, guru sering diposisikan sebagai pelaksana, bukan pemikir. Mereka diminta mengikuti kebijakan, mengisi platform, menyesuaikan format, dan menjalankan program. Padahal guru seharusnya menjadi pamong: menuntun, membaca potensi anak, memahami konteks sosial, dan menciptakan ruang belajar yang manusiawi.

Membebaskan pendidikan berarti membebaskan guru dari beban yang tidak perlu. Guru harus diberi waktu untuk belajar, membaca, berdiskusi, merancang pembelajaran, dan merefleksikan praktiknya. Guru harus dipercaya sebagai profesional, bukan terus-menerus diawasi sebagai operator administratif.

Kita tidak bisa berharap murid merdeka belajar jika guru tidak merdeka mengajar. Kita tidak bisa menuntut kelas kreatif jika guru terjebak laporan. Kita tidak bisa membangun pendidikan abad ke-21 dengan memperlakukan guru seperti petugas entri data.

Hardiknas 2026 harus menjadi momentum mengembalikan martabat guru. Bukan hanya melalui pujian dalam pidato, tetapi melalui kebijakan nyata yang mengurangi beban administratif, meningkatkan kualitas pelatihan, memperkuat kesejahteraan, dan memberi ruang otonomi pedagogis.

Digitalisasi Bukan Sekadar Aplikasi

Salah satu kata yang sering muncul dalam pendidikan hari ini adalah digitalisasi. Pemerintah dan sekolah berlomba memakai platform digital, aplikasi pembelajaran, sistem data, dan teknologi baru. Ini penting. Tetapi digitalisasi pendidikan tidak boleh dipahami sebagai sekadar perpindahan administrasi dari kertas ke layar.

Jika platform digital hanya menambah beban guru, maka digitalisasi menjadi beban baru. Jika teknologi hanya dipakai untuk mengunggah tugas dan mengisi laporan, maka ia belum mengubah pembelajaran. Jika murid hanya menjadi pengguna aplikasi, bukan pencipta pengetahuan, maka digitalisasi belum membebaskan.

Teknologi harus dipakai untuk memperluas akses, memperkaya pengalaman belajar, mempermudah guru, dan membuka ruang kolaborasi. Bukan untuk memperpanjang birokrasi. Bukan untuk membuat sekolah tampak modern di luar, tetapi tetap lama di dalam.

Di era kecerdasan buatan, pendidikan harus lebih dari sekadar mengajarkan cara memakai alat. Murid harus diajari berpikir etis, kritis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Mereka harus tahu bahwa AI bisa membantu, tetapi tidak boleh menggantikan nalar. Mereka harus paham bahwa data penting, tetapi manusia tidak boleh direduksi menjadi angka.

Dari Treadmill ke Maraton Peradaban

Jika pendidikan kita ingin keluar dari treadmill, ada beberapa hal mendasar yang harus dilakukan.

Pertama, kurangi beban administratif guru secara serius. Semua kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan: apakah ini membantu guru mengajar lebih baik atau hanya menambah pekerjaan laporan?

Kedua, jadikan literasi, numerasi, dan nalar kritis sebagai inti pendidikan dasar. Tanpa fondasi ini, semua program besar akan rapuh. Anak harus dibiasakan membaca, menulis, bertanya, menghitung, berdialog, dan memecahkan masalah.

Ketiga, ubah cara menilai keberhasilan pendidikan. Jangan hanya mengukur jumlah program, laporan, dan kelulusan. Ukurlah apakah anak benar-benar memahami, apakah guru benar-benar berkembang, dan apakah sekolah menjadi komunitas belajar.

Keempat, perkuat pendidikan guru. Calon guru harus dibekali bukan hanya metode mengajar, tetapi juga filsafat pendidikan, psikologi anak, pedagogi kritis, literasi digital, dan kemampuan refleksi.

Kelima, hubungkan pendidikan dengan kehidupan nyata. Sekolah harus dekat dengan persoalan masyarakat: kemiskinan, lingkungan, teknologi, demokrasi, kesehatan, kebudayaan, dan dunia kerja. Belajar harus membuat anak mampu membaca realitas, bukan sekadar menghafal buku.

Keenam, jadikan sekolah sebagai ruang demokratis. Anak harus belajar didengar, menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat, dan bertanggung jawab. Demokrasi tidak cukup diajarkan; ia harus dialami.

Pendidikan adalah maraton peradaban, bukan sprint politik lima tahunan. Hasilnya tidak selalu terlihat besok pagi. Tetapi bila fondasinya salah, kerusakannya akan terasa puluhan tahun. Karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh tunduk pada siklus pencitraan jangka pendek. Ia harus konsisten, sabar, dan berani menyentuh akar.

Penutup: Hardiknas sebagai Cermin

Hardiknas 2026 seharusnya menjadi cermin. Bukan cermin hias yang hanya memantulkan wajah indah pendidikan, tetapi cermin tajam yang menunjukkan luka-lukanya.

Kita harus jujur: pendidikan Indonesia sudah banyak bergerak, tetapi belum tentu cukup maju. Kita sudah banyak berkeringat, tetapi jangan-jangan masih berada di atas treadmill. Kita sudah mengganti banyak perangkat, tetapi belum sepenuhnya mengubah pengalaman belajar anak. Kita sudah berbicara tentang kemerdekaan, tetapi guru dan murid belum seluruhnya merdeka.

Namun kritik ini bukan pesimisme. Justru karena pendidikan begitu penting, ia harus dikritik dengan keras. Justru karena Ki Hadjar Dewantara kita hormati, gagasannya tidak boleh dibiarkan menjadi slogan. Justru karena masa depan Indonesia dipertaruhkan, pendidikan tidak boleh menjadi rutinitas administratif.

Kita membutuhkan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membuat anak berani bertanya. Pendidikan yang membuat guru kembali menjadi pamong. Pendidikan yang menjadikan sekolah ruang tumbuh, bukan pabrik nilai. Pendidikan yang menyiapkan manusia menghadapi dunia, tetapi juga mengubah dunia.

Jika tidak, setiap Hardiknas hanya akan menjadi perayaan di atas treadmill: ramai, berkeringat, penuh semangat, tetapi tidak pernah benar-benar berpindah tempat.

Pertanyaannya kini bukan apakah kita sudah bergerak. Pertanyaannya: apakah kita sudah maju?