telusur.co.id - Melambungnya harga kedelai, berdampak terhadap komoditas yang menggunakan bahan baku kedelai, seperti, Tahu dan Tempe. Harga kedelai, sebelumnya, dikisaran Rp6000-7000 perkilogram, sekarang mencapai Rp8000-9000 perkilogram.
Dampak kenaikan harga kedelai itu, bahkan, mengakibatkan pengrajin tahu dan tempe di daerah DKI Jakarta melakukan aksi mogok.
Alhasil, komoditas Tahu dan Tempe tidak beredar di pasaran Ibu Kota. Kondisi tersebut menarik perhatian dari berbagai pihak, salah satunya, mantan ketua Gempita Sulawesi Utara, Clance Teddy.
Menurut Clan, kondisi ini merupakan bukti bahwa, Presiden dan Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mampu menciptakan swasembada pangan, dalam hal ini kedelai dan cendrung menelantarkan. Terbukti, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I 2020, Indonesia impor kedelai sebanyak 1,27 juta ton, di mana, 1,14 juta ton diimpor dari Amerika Serikat.
“Data yang disampaikan oleh Guru Besar IPB sekaligus ketua Forum Tempe Indonesia, produksi kedelai di negara kita masih separuh dari produktivitas di Amerika, makanya kita impor," kata Clan, Jumat (8/1/21).
Data yang dimaksud Clan ialah, produktivitas kedelai di Indonesia hanya1,5-2 Ton perhektar. Sedangkan di Amerika, mencapai 4 ton perhektar, karena, di sana mendapat penyinaran 16 jam. Sedangkan di Indonesia hanya 12 jam.
Kemudian, rata-rata impor di Indonesia mencapai 2-2,5 ton pertahun. Di mana, 70 persen di antaranya dipergunakan untuk produksi tempe, 25 persen tahu, dan sisanya produk lain. Sedangkan hasil produksi kedelai di Indonesia hanya mampu dikisaran angka 800.000 ton pertahun.
Clan menilai, Kementerian Pertanian tidak bisa menterjemahkan program yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mana, Presiden berjanji untuk menciptakan swasembada tiga jenis produk pertanian, yaitu, Jagung, Padi, dan Kedelai.
Oleh sebab itu, ia meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang.
"Kementan harusnya bisa membuat sebuah terobosan untuk menyelesaikan target dari Presiden untuk Swasembada. Kementan ini kan sudah bekerja selama 2 tahun, sejak Periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tapi selama 2 tahun ini malah kejadian seperti ini. Belum lagi persoalan lain yang berkaitan dengan pertanian, jadi sudah layak Kementan ini dievaluasi,” jelasnya.
Jika Kementerian Pertanian bisa memberikan kebijakan yang benar-benar pro terhadap masyarakat petani, tentu ketergantungan komoditas terhadap negara lain berkurang.
“Sebenarnya Presiden itu sudah punya niat mulia untuk menciptakan swasembada pertanian. Cuma kan harus lembaga terkait harus bisa menterjemahkan kemauan Presiden dengan baik,” lanjut dia.
“Kalau persoalan pupuk saja masih jadi persoalan di tengah masyarakat petani, gimana mau bicara swasembada? Makanya, kita mendorong Presiden dan Kementan untuk mengevaluasi kinerja di sektor pertanian, yaitu komoditas kedelai. Karena kalau tidak, masyarakat sendiri akan menilai bahwa Pemerintah hari ini tidak pro terhadap petani dan dicurigai ada mafia import yang mengendalikan negara di sektor pangan,” pungkasnya.[Fhr]
