telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Menurut Hetifah, keputusan ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. “Kami di Komisi X mendukung penuh semangat konstitusional ini. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, tanpa terkecuali,” ujar Hetifah, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jum'at (30/5/2025).

Meski mendukung putusan tersebut, Hetifah mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan kesiapan serius dari sisi anggaran negara dan tata kelola pendidikan nasional. “Pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBN dan APBD, agar pembiayaan operasional pendidikan SD-SMP bisa ditanggung secara adil dan proporsional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya mekanisme subsidi yang transparan dan berkeadilan untuk sekolah swasta, tanpa mengorbankan kualitas maupun otonomi pengelolaan sekolah. “Jangan sampai sekolah swasta justru dirugikan. Subsidi harus menyeluruh dan disalurkan dengan tata kelola yang baik.”

Hetifah mendorong agar pemerintah segera melakukan revisi kebijakan dan regulasi teknis, terutama terkait skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar mencakup semua sekolah termasuk swasta secara merata.

Ia juga mengusulkan agar seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk penyelenggara sekolah swasta, duduk bersama untuk menyusun peta jalan implementasi putusan MK ini. “Ini bukan sekadar kebijakan populis. Kita ingin pendidikan gratis menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia ke depan,” tegasnya.[iis]