telusur.co.id - Kurang dari satu bulan lagi, Indonesia akan memiliki Presiden baru, Prabowo Subianto. Ketua Umum DPN HKTI, Fadli Zon meyakini Presiden Prabowo Subianto adalah Presiden yang memiliki jiwa petani dan menjiwai pertanian, tak hanya sekadar peduli dan tahu. “Ini jadi yang membahagiakan petani dan pertanian Indonesia. Menjadi modal dan semangat kuat bagi pertanian nasional,” ujar Fadli.

Prabowo Subianto adalah Ketua Dewan Pembina HKTI, yang juga mantan Ketua Umum DPN HKTI dua periode (2004-2010, 2010-2015). Bangsa Indonesia memiliki seorang presiden yang merupakan kader tani. “Kita berharap, dengan dipimpin kader HKTI, pertanian kita ke depan bisa lebih maju dan petani kita jadi lebih sejahtera.”

HKTI memandang kesejahteraan petani di Pemerintahan Prabowo akan semakin diperjuangkan. Kunci ketersediaan pangan adalah kesejahteraan petani. Jika petani tak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian. Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan kita akan terancam.

Dalam ikhtiar meningkatkan kesejahteraan petani, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial. 

Pertama, adalah soal produktivitas. Setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk. Fadli melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani sangat kecil. 

Benih yang menjadi faktor terbesar dari kesuksesan usaha tani harus tersedia dan dijamin unggul. Begitu juga ketersediaan pupuk harus dijamin sesuai kebutuhan, dosis dan tepat waktu.

Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. HKTI sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. HKTI mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi dan menjamin petani untung. HKTI telah menyampaikan usulan kepada Presiden Terpilih agar HPP harus menjamin 30 persen keuntungan bagi petani.

Selain ini, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. 

Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya adalah melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tak jatuh.

Dan ketiga adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. 

HKTI berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya. Program yang baik ini harus berjalan beriringan dengan program perbaikan produktivitas pertanian kita. 

“Kami melihat, program makan siang gratis bisa menjadi “big push” yang akan mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita,” katanya. Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo.

HKTI sangat berkeyakinan bahwa kehidupan petani dibawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan semakin sejahtera. Juga pertanian Indonesia akan semakin maju. [ham]