telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, minta pemerintah memperhatikan nasib para guru Raudhatul Athfal (RA)-sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak- terutama terkait permasalahan kesejahteraan dan status kepegawaian mereka. 

Hal ini disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat menerima dan berdialog dengan sekitar 16 guru dari Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PW IGRA) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Mewakili para guru RA, Ketua PW IGRA DKI Jakarta Azizah menyampaikan berbagai keluhan, curhatan dan aspirasi para guru terutama terkait permasalahan status kepegawaian dan kesejahteraan. Bahkan, satu persatu para guru secara bergantian dipersilahkan HNW untuk langsung menyampaikan aspirasinya.

"Kami datang berdialog dengan anggota Komisi VIII DPR dan Pimpinan MPR Bapak Hidayat, memang sangat ingin didengar dan dibantu permasalahan atau keluh kesah kami para guru RA yang berada di bawah Kementerian Agama ini.  Sebab dari total sekitar 5.018 orang guru RA , hanya 366 guru yang sudah PNS, lainnya masih sebagai guru honor.  Dan sebagian besar guru honor yang sudah mengabdi lama itu, benar-benar murni hanya mendapatkan honor sehingga sangat minim kesejahteraan mereka," terangnya.

Azizah berharap agar, ada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan atau peningkatan status dari honor menjadi PPPK atau PNS terutama yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Solusi lainnya untuk mengangkat para honor guru RA ini adalah, pemerintah bisa menyediakan akses kepada para guru RA untuk meningkatkan  pendidikannya ke jenjang S-1, dan agar program KIP yang diluncurkan Pemerintah sebagaimana bisa diberikan kepada murid-murid TK juga agar diberikan kepada murid-murid RA.

"Kami berharap, Bapak HNW mendengarkan aspirasi kami dan menyampaikannya kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti atau dicarikan solusi yang terbaik," tambahnya.

Merespon semua curhatan, aspirasi, keluhan para guru RA, anggota Komisi VIII DPR RI F-PKS ini mengungkapkan bahwa apa yang dikeluhkan para guru RA itu sudah menjadi perhatiannya dan sudah disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan mitra kerja seperti Kementerian Agama dan Baznas. 

"Memang hal tersebut sudah menjadi permasalahan dasar bangsa. Sejak tahun 2016, sebenarnya saya telah perjuangkan masalah-masalah ini di DPR, karena sangat terkait dengan masalah mendasar yaitu tentang keadilan anggaran.  Karena memang belum terwujudnya keadilan anggaran, sehingga menimbulkan ketimpangan dimana anggaran untuk pendidikan dibawah Kemenag hanya mendapatkan 10% dari APBN untuk pendidikan dibawah Kemendikbud,” ujarnya.

Dikatakan HNW, dirinya tidak terlalu muluk untuk meminta agar anggaran sekolah di bawah Kemenag disamakan atau sama rasa dengan anggaran sekolah umum di bawah Kemendikbud. Sebab, memang secara kuantitas sekolah umum di bawah Kemendikbud lebih banyak dibanding sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag.

"Lalu apa yang kita minta?, keadilan yang proporsional, baik untuk pendidikan umum termasuk kesejahteraan guru sekolah umum dan pendidikan Agama dibawah Kemenag serta kesejahteraan guru termasuk Guru RA," ucapnya.

Di sesi akhir, HNW sangat mengapresiasi dan menghargai para guru RA yang datang langsung untuk menyampaikan semua aspirasi dan permasalahannya.  

"Inilah rumah rakyat Indonesia, dan kami semua adalah wakil kalian semua, tentu kami nyaman mendengarkannya. Terkait persoalan guru RA ini, saya harapkan pemerintah pusat dan daerah mendengar dan memperhatikan.  Berikanlah keadilan yang proporsional kepada semua, agar tercipta keadilan yang pada ujungnya kesejahteraan untuk semua tanpa kecuali," pungkasnya.[iis]