telusur.co.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan masukan mengenai kondusivitas iklim usaha kepada pemerintahan mendatang.

"Kalau yang kita perhatikan kebanyakan secara umum, pertama adalah yang berkaitan dengan kondusivitas iklim usaha, di mana kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi juga cost of doing business. Ini salah satu hal yang secara merata ada di semua sektor," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Jakarta, Rabu (8/5/24).

Kemudian, masukan yang kedua berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena Apindo melihat hal ini juga menjadi suatu unsur tidak hanya cost of labour, tapi juga yang berkaitan dengan produktivitas.

Ketiga, mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha yang ada.

"Kalau kita melihat, kalau tadi saya ditanyakan spesifik, memang kebijakannya juga sangat spesifik seperti aturan-aturan yang sedang digodok misalnya, kemudian aturan-aturan saat ini menjadi aturan kunci seperti aturan impor dan sebagainya. Ini juga harus sesuatu yang harus ada perimbangan," kata Shinta.

Apindo menyadari dan memahami bahwa masukan-masukan kepada pemerintahan mendatang tersebut membutuhkan proses dan waktu, karena membutuhkan koordinasi dari banyak kementerian.

"Namun yang pasti terdapat beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian, karena akan mempengaruhi lebih banyak daripada kelangsungan usaha. Ini yang saya rasa harus menjadi perhatian umum. Dalam era digitalisasi hal ini juga akan memegang peranan kunci, jadi kami juga menggunakan spesifik yang berhubungan dengan digitalisasi serta berhubungan dengan riset inovasi dan sebagainya, kemudian ini juga berkaitan dengan pengembangan usaha," kata Shinta.

Apindo sudah menerbitkan peta jalan atau roadmap perekonomian 5 tahunan dan sudah disampaikan juga kepada tim presiden dan wakil presiden terpilih. Selain itu, Apindo juga sekarang secara intensif memberikan masukan-masukan kepada mereka.

"Jadi peta jalan kami ini sektoral, cross-sectoral, dan sangat detail karena ini masukan-masukan dari pelaku usaha, rekomendasi-rekomendasi kebijakan, dan juga dari matriks yang sangat spesifik. Kenapa kami melakukan ini? Supaya pemerintahan mendatang juga bisa melihat kondisi apa yang terjadi di lapangan," kata Shinta.

Dia juga mengatakan Apindo mengetahui banyak kebijakan saat ini yang berkelanjutan atau dilanjutkan oleh pemerintahan, namun Apindo juga perlu bisa memberikan masukan terkait hal-hal yang sudah berjalan dan juga hal-hal yang perlu ditingkatkan atau membutuhkan perbaikan.

"Harapan kami masukan-masukan tersebut dapat didengar dan diadopsi dalam program ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih," kata Shinta.[Fhr]