telusur.co.id - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengajukan syarat agar Rusia tidak menggelar referendum di wilayah-wilayah yang dikuasainya.
Sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga sekarang, beberapa putaran negosiasi telah diadakan antara delegasi Moskow dan Kyiv (Kiev) di tingkat yang berbeda, namun belum mengarah pada gencatan senjata komprehensif.
Putaran terbaru negosiasi antara menteri luar negeri Rusia dan Ukraina di Turki juga tidak memiliki hasil yang nyata. Satu-satunya hasil dari negosiasi ini adalah penciptaan landasan bagi gencatan senjata sementara di beberapa daerah untuk evakuasi warga sipil melalui jalur kemanusiaan.
Sejak akhir Maret hingga sekarang, belum ada lagi pertemuan terkait hal itu.
Menurut laporan FNA, Zelenskyy pada hari Minggu (7/8/22) mengatakan, jika Rusia berencana untuk mengadakan referendum di daerah-daerah yang dikuasai negara ini untuk bergabung dengan Rusia, maka tidak akan ada lagi negosiasi dengan Ukraina atau sekutu internasionalnya.
Dalam pesan video, Zelenskyy mengkalim bahwa Ukraina berdiri teguh pada posisinya yang melarang referendum di wilayah yang dikuasai Rusia untuk bergabung dengan negara ini, dan posisi Kyiv ini akan selalu seperti itu.
Dia mengklaim dengan penegasan bahwa jika "penjajah berusaha untuk mengadakan referendum palsu, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan Ukraina."
Rusia telah berulang kali mengkritik Barat karena mengirim senjata senilai miliaran dolar ke Ukraina, dan menekankan bahwa tindakan ini hanya akan meningkatkan ketegangan dan memperpanjang konflik.
Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengkritik ketidakpedulian Barat terhadap masalah keamanan Moskow, mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas.
Tiga hari kemudian, Putin melancarkan operasi militer yang disebutnya sebagai "operasi khusus" di Ukraina, sehingga mengubah hubungan Moskow-Kyiv yang tegang menjadi konfrontasi militer, dan konflik itu terus berlanjut. [Tp]
