telusur.co.id - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengutuk serangan mematikan Israel terhadap Lebanon sebagai tindakan kriminal yang dirancang untuk melanggengkan konflik di kawasan itu dan melemahkan upaya diplomatik, menegaskan bahwa AS bertanggung jawab atas dampak dari tindakan keji ini.
Dilansir kantor berita Tasnim, Araqchi yang melakukan komunikasi via telepon dengan mitranya dari Irak, Fuad Hussein, membahas perkembangan terkini di kawasan tersebut setelah deklarasi gencatan senjata dalam agresi militer AS-Israel terhadap Iran dan membicarakan hubungan bilateral.
Araqchi menyampaikan rasa terima kasih atas sikap tegas yang diambil oleh pemerintah Irak, termasuk para pemimpin agama dan masyarakat umum, dalam menunjukkan solidaritas dengan Iran dan mengutuk agresi militer oleh Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap bangsa Iran.
Hussein, di pihak lain, menyambut baik penghentian permusuhan dan tindakan militer oleh AS dan Israel terhadap Iran, serta menyatakan harapan bahwa gencatan senjata saat ini akan mengarah pada pengakhiran konflik secara permanen dan terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Araqchi selanjutnya menguraikan pendekatan bertanggung jawab Iran dalam menerima proposal mediasi untuk gencatan senjata, yang bertujuan untuk memfasilitasi negosiasi guna mengakhiri perang sepenuhnya. Ia mencatat bahwa karena pelanggaran komitmen yang berulang kali dilakukan oleh Amerika Serikat, dunia mengamati tindakan Amerika dengan skeptisisme.
Mengutuk agresi rezim Israel terhadap Lebanon, yang telah mengakibatkan kematian ratusan orang, Araqchi menyatakan bahwa menghentikan agresi militer Israel terhadap Lebanon adalah bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Iran dan AS, sebuah fakta yang juga ditegaskan oleh perdana menteri Pakistan.
Menteri Luar Negeri Iran menggambarkan serangan Israel terhadap Lebanon dan kekerasan yang diakibatkannya sebagai tindakan kriminal yang bertujuan untuk melanggengkan konflik di kawasan tersebut dan melemahkan upaya diplomatik, menekankan bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh Amerika Serikat.
AS dan rezim Israel melancarkan kampanye militer skala besar tanpa provokasi terhadap Iran menyusul pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam saat itu, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, bersama dengan beberapa komandan militer senior dan warga sipil pada tanggal 28 Februari.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan terhadap posisi Amerika dan Israel di wilayah tersebut, menunjukkan kemampuan mereka untuk membalas secara efektif. Terlepas dari harapan awal para penyerang akan kemenangan cepat, respons Iran terbukti jauh lebih ampuh, menimbulkan kerusakan besar pada sumber daya militer AS dan Israel sekaligus membangkitkan persatuan dan perlawanan bangsa.
Meskipun presiden AS telah mengeluarkan ultimatum, mediasi Pakistan memfasilitasi kesepakatan untuk gencatan senjata selama dua minggu di mana negosiasi akan berlangsung di Islamabad. Iran telah mengusulkan rencana sepuluh poin sebagai dasar diskusi, mencari persyaratan seperti penarikan pasukan AS dari kawasan tersebut, pencabutan sanksi, dan penetapan kendali atas Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada tanggal 8 April menekankan bahwa agresi tersebut berujung pada kemenangan bersejarah bagi Iran, yang memaksa AS untuk menerima persyaratan negosiasi, termasuk rencana jaminan non-agresi dan penghentian permusuhan.
Iran menekankan bahwa negosiasi tersebut tidak akan menandai berakhirnya konflik, melainkan perpanjangan medan perang ke dalam upaya diplomatik, dengan sikap ketidakpercayaan yang jelas terhadap AS.
