telusur.co.id - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto angkat bicara terkait rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Seperti diketahui, Undang-undang Ibu Kota Negara telah disahkan DPR RI pada pertengahan Januari 2022.

Menurutnya, rencana pemerintah itu sangat mulia. Mengingat kondisi Jakarta yang sudah kurang memungkinkan untuk tetap menjadi Ibu Kota Negara.

"Sebenarnya sangat mulia cita-cita pemerintah untuk membangun IKN baru. Karena dari hasil sejumlah riset, di Jakarta memang sudah terjadi penurunan muka tanah dan wilayahnya menjadi sangat sumpek," ujar pria yang karib disapa Cak Nanto ini dalam diskusi daring yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC), dengan tema "Ibukota Baru, Nusantara Adalah Indonesia", Sabtu (12/2/22).

Saat ini yang harus diperhatikan pemerintah, kata Cak Nanto, yakni pengelolaan pembangunan IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan IKN baru jangan hanya terfokus dalam pembangunan fisik, melainkan pembangunan budaya juga harus diperhatikan.

"Yang jadi tantangan ke depan itu harus dipikirkan seperti pengelolaan, lalu pekerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan sehingga linier, dan tujuan pemindahan IKN sebagai pemerataan ekonomi dapat terwujud," ucapnya.

Cak Nanto juga menyoroti soal keterlibatan masyarakat sekitar dalam pembangunan IKN baru. Jangan sampai ada ketidaksiapan masyarakat dalam menyambut IKN baru.

"Masyarakat lokal harus dipersiapkan seperti apa sehingga terbangun mental yang siap saing. Karena negara kita kaya budaya, bahasa, dan adat. Sehingga itu perlu dikelola agar kita semakin kuat," katanya.

Di sisi lain, sambung Cak Nanto, pembangunan IKN baru juga harus dikelola secara transparan. Dalam hal ini, KPK harus hadir untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan saat pembangunan IKN baru.

"Konteksnya untuk ketepatan dalam pelaksanaan anggaran karena tidak bisa semena-mena. Semua harus ada kebenaran dalam pengelolaannya," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara yakni Anggota Komisi X DPR RI asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian, guru besar Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono, dan Ketua DPW Pandawa Nusantara Kaltim, Hairul Huda.