telusur.co.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo jangan membiarka para menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR. Pasalnya, dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (3/11/21).
Mulyanto menilai, tindakan menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi menteri ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19. Sehingga, besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.
"Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya," ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR ini mensinyalir konflik kepentingan (versted interest) dalam program penanggulangan Covid-19 sudah lama terjadi.
Sebelumnya, dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, konflik kepentingan juga sudah terasa. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19, terkesan lambat.
Padahal, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.
"Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih," paparnya.
"Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif," sambungnya.
Seharusnya, lanjut Mulyanto, Pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor.
"Jadi, kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini," tandas Mulyanto.
Diberitakan sebelumnya, nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah konglomerat perusahaan batu bara diduga terkait dengan bisnis tes PCR yang menjadi salah satu alat untuk mendeteksi virus Corona atau Covid-19.
Nama Luhut dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Perusahaan ini mengklaim memiliki laboratorium terbesar dan tercepat dalam pelayanan tes PCR.
Sementara, Yayasan Adaro Bangun Negeri yang terafiliasi dengan PT Adaro Enegy Tbk (Tbk), perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Boy Thohir menempati peringkat kedua.
Yayasan Adaro memiliki 485 saham atau senilai Rp485 juta. Sementara sisanya dikuasai oleh dua perusahaan yang terafiliasi langsung dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
TBS Energy kerap dikaitkan dengan nama Luhut Binsar Pandjaitan. Perusahaan Luhut yakni PT Toba Sejahtera memiliki 10 persen saham di TBS Energi Utama.
Adapun kepemilikan saham Luhut di PT GSI diwakili oleh PT Toba Sejahtera dan anak usaha TBS Energi Utama PT Toba Bumi Energi. Keduanya memiliki saham masing-masing 242 saham atau senilai Rp242 juta.
Jubir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, memastikan keterlibatan sang menteri dalam pendirian PT Genomik Solidaritas Indonesia adalah bentuk dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas test yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini,” katanya dikutip dari Bisnis, Senin (1/11/21).
Jodi menerangkan, Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra. Namun saham Menko Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu di bawah 10 persen.
"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," kata Jodi.[Fhr]
