telusur.co.id - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Padang Lawas sedang menjadi sorotan. Itu, terkait penggunaan anggaran puluhan juta rupiah untuk sosialisasi Desa Bersinar (Bersih Narkoba).
Terkait hal tersebut, Kepala Badan BNNK Tapanuli Selatan, AKBP Siti Aminah Siregar melalui pesan instan WhatsApp, Kamis (9/1/2020), mengaku tidak tahu soal anggaran sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
"Kami hanya diundang dan kami hadir, lalu yang sudah dilaksanakan sosialisasi Desa Bersinar (Bersih Narkoba) itu sudah 273 Desa," kata Siti Aminah.
Soal permasalahan sosialisasi Desa Bersinar di sejumlah desa di Palas, dirinya menegaskan pihaknya tidak ikut campur soal penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa, dan tidak semua Desa di Palas melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk pembuatan Baliho.
"Untuk rincian anggaran di sana saya tidak tahu pasti, BNNK Tapsel hanya sebagai Narasumber," kata Siti Aminah, yang juga menyertakan "salam anti-narkoba!" dalam pesan WhatsApp-nya.
Sementara itu, Aktivis Pemuda Padang Lawas, Tondi Sarasi Lubis yang awalnya mendukung program tersebut, mengaku kecewa dengan penggunaan anggaran untuk penanggulangan Narkoba yang sangat sedikit, sementara untuk baliho anggarannya sangat besar.
"Itu tidak masuk akal," kata Tondi, Kamis (9/1/2020).
Parahya lagi, kata dia, anggaran yang dieluarkan berkisar Rp 33.320.000, hanya untuk pengadaan dua baliho berukuran sekitar 2 x 2 meter, 30 strip untuk test urine, rompi dan 8 kaos, buku, juga peserta yang jumlahnya 8 orang.
Disampaikan Tondi, bila melihat dari kawasan masih maraknya penggunaan dan peredaran narkoba di kampung-kampung di Palas, sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapsel terkesan tidak efektif. Bahkan, dirinya menyebut jika BNN Tapsel hanya menghabiskan dan menghamburkan anggaran saja.
Tondi yang hadir dalam acara tersebut, menilai narasumber yang memberikan sosialisas tidak berkualifikasi. Sebab, mereka hanya duduk membaca presentasi dan tidak bisa menjelaskan, serta menjawab pertanyaan masyarakat.
"Sementara biaya yang dikeluarkan desa membayar honor narasumber dari BNNK Tapsel itu cukup besar dengan hitungan per jam," kata Tondi.
Terkait pengadaan alat test kit narkotika oleh BNNK Tapsel yang harus dibayar oleh Desa, Rp 150.000 per pcs, menurutnya harga tersebut jauh di atas harga pasaran yang sekitar Rp 100.000.
"Belum lagi pengadaan barang-barang lain seperti baju dan rompi yang dirasa tidak terlalu dibutuhkan. Karena saat ini masyarakat butuh edukasi untuk bisa menolak bahaya narkoba, bukan baju atau rompi," kata dia.
Atas kecurigaan adanya pemborosan anggaran ini, dirinya berharap aparat penegak hukum segera mengusut tuntas, dengan memeriksa pengguna anggaran, termasuk memeriksa semua orang dalam yang juga sebagai panitia pelaksana kegiatan di BNN Palas.
"Jika sosialisasinya seperti yang dilakukan BNN Tapsel, lebih besar pasak daripada tiang, dengan anggaran yang cukup fantastis, kiranya harus menjadi perhatian khusus aparat hukum terkait," kata Tondi. [ipk]
Laporan: Jesron
