telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak agar seluruh Kerja Sama Operasi (KSO) mitra PTPN di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibatalkan demi hukum. Ia menilai kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis membuka celah bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.
Asep menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022, yang menurutnya telah membuka jalan masuknya kepentingan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang disoroti adalah perubahan status Gunung Mas, yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman.
"Saya menangkapnya seperti sudah direncanakan. Perda RTRW diubah, BUMD masuk dan menjalin KSO dengan PTPN, kemudian bekerja sama dengan pihak yang berhubungan dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu. Semua ini terhubung," ujar Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Asep, yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), mengungkapkan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab bencana lingkungan. Ia mengungkapkan laporan tentang aliran hulu Sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok, namun diluruskan demi kepentingan bisnis.
"Ini keterlaluan! Saya nggak habis pikir, kok bisa sampai kepikiran seperti itu. Dan perlu diketahui juga, meskipun pihak kabupaten memberikan kemudahan izin di kawasan resapan, PTPN sebagai prinsipal harusnya tidak terbawa arus. Saya tegas, batalkan seluruh KSO mitra PTPN di kawasan Puncak," tegas Asep.
Selain itu, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebutkan bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.
"Saya mendapat informasi bahwa sejak terbitnya KSO ini, ada potensi korupsi di level elit PTPN Puncak. Ironis, di tengah kesulitan para pekerja yang terjepit," ungkap Asep.
Asep mendesak agar tindakan nyata segera diambil untuk mengatasi dampak buruk dari proyek-proyek tersebut, termasuk upaya pemulihan fungsi resapan air dengan penghijauan kembali. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah bencana lebih besar di masa depan.
"PTPN ke depan harus fokus pada penghijauan secara massif. Jangan biarkan duka kembali datang ke Bogor hingga Bekasi. Malu sekali jika itu terjadi," pungkasnya.
Dengan pernyataan tegas tersebut, Asep Wahyuwijaya mengingatkan pentingnya melindungi kawasan resapan air demi keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat sekitar.[iis]
