telusur.co.id - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera memprediksi kegaduhan akan terus berlanjut terus hingga sampai terjadi perebutan kekuasaan.
"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai;" kata Kapitra dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Minggu (18/10/20)
Karena itu Kapitra meminta rakyat waspada dan harus bersikap tegas untuk menolak dipengaruhi. Lebih baik tetap fokus dengan kesehatan diri, negara pun tidak akan diam dan membiarkan hal buruk terjadi.
"Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," ujarnya.
Setelah itu, kata Kapitra, mereka kemudian menyerang sisa energi dengan memunculkan isu-isu yang tidak produktif, strategis pun krusial yang tidak henti diciptakan.
Kapitra menuturkan, membuat gaduh dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang dalam diam namun sibuk menebar kebencian melalui jaringan dunia maya, ada yang terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.
"Sebagian bahkan menghasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," ungkap Kapitra.
Kapitra mengaku tidak heran jika kata seperti “bunuh, gantung,” dan kata-kata kotor kerap terdengar di berbagai aksi demo saat ini.
Menurut Kapitra, Indonesia memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas untuk mengoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan.
"Hal ini baik bagi perlindungan hak masyarakat dan jalannya pemerintahan, namun sayangnya kebebasan dalam demokrasi itu dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat," terangnya.
Kapitra mengungkapkan, bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan, sehingga tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini.
"Suhu politik sengaja dibuat panas, dari dimunculkannya 'politik identitas', primodial, hingga rasialis," tambahnya.
Menurutnya, kegaduhan-kegaduhan sengaja diciptakan untuk diproyeksikan kepada masyarakat, seakan-akan segala kesulitan adalah akibat “tidak becusnya” pemerintah dalam mengelola negara. [Tp]
