telusur.co.id - Kaukus Muda Betawi mendesak pada pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengagendakan dan menyelesaikan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta mengingat telah ditetapkannya undang-undang Ibu Kota Negara yang baru oleh DPR.
 
Salah satu pengurus, Usni Hasanudin menyatakan revisi UU Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara segera dilakukan agar tidak terkesan terdapat dua Ibu Kota Negara meskipun posisi UU IKN dalam ketentuan peralihannya menunggu penetapan selanjutnya. 

"Kaukus Muda Betawi sangat berkepentingan dan harus mengawal bahkan terlibat secara langsung sebagai masyarakat asli Jakarta. UU Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan disahkannya RUU IKN maka perlu mempercepat revisi UU Kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara," ujar Usni dalam keterangannya, Jumat.

Secara kebetawian, Usni Hasanudin tidak berkeberatan kalau Ibu Kota Negara dipindahkan, bahkan Soekarno pernah juga akan memindahkan Jakarta ke Palangkaraya, hanya memang kepindahan Ibu Kota Negara saat ini menciptakan spekulasi politik, sehingga menimbulkan persoalan baru. 

Secara terpisah, M.I. Ridwan Boim salah satu tokoh muda Betawi yang saat ini sebagai sekretaris FKDM DKI Jakarta mengatakan bahwa revisi UU Jakarta harus mengembalikan sistem pemerintahan daerah seperti provinsi lain, ada DPRD tingkat 2 di Tingkat kota/kabupaten,  Walikota/Bupati dipilih langsung atau opsi lain jika memang tetap khusus maka salah satu kehususan Gubernur atau Wagub, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau wakil bupati harus mengakomodir Perwakilan Betawi sehingga kehususannya mampu mengakomodasi semangat dan eksistensi masyarakat Betawi.  

"Kalaupun ada opsi lain dimekarkan menjadi Provinsi Khusus Megapolitan bisa saja Gubernur ditunjuk langsung Presiden dan posisi Gubernur Ex Officio menjadi menteri Megapolitan," tandasnya. [ham]